Langkah Proaktif Sulbar, Bapperida dan BPKP Selaraskan APBD 2026 untuk Masyarakat
Mamuju, TOKATA.id – Seperti nahkoda yang memeriksa kompas sebelum pelayaran panjang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mematangkan perencanaan dan penganggaran APBD 2026. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, pemprov menggelar koordinasi daring intensif dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar, Jumat (27/3/2026).
Pertemuan via Google Meet ini menyoroti perbaikan data rencana anggaran sektoral serta sinkronisasi ultimate outcome—hasil akhir—di berbagai lini pembangunan. Fokus utama: memastikan setiap kegiatan APBD Pokok 2026 tak sekadar angka di kertas, melainkan benih perubahan nyata dan terukur bagi masyarakat.
Ketua Tim Evaluasi BPKP Sulbar, Garnis Murtika Ningtyas, menegaskan evaluasi ini memotret dukungan Gubernur Suhardi Duka terhadap prioritas nasional, khususnya Program Hasil Terbaik Cepat (quick wins) Presiden Prabowo. "Kami ingin memastikan program-program itu tak hanya janji, tapi dukungan konkret di lapangan. Ini pengembangan informasi awal agar perencanaan Sulbar semakin matang," ujarnya.
Evaluasi bersifat preventif, lanjut Garnis. "Kami ingatkan potensi ketidaktepatan di perencanaan murni agar tak terulang. Hasilnya jadi masukan berharga untuk tahap berikutnya."
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, langsung merespons dengan kesiapan total. "Jajaran kami segera sempurnakan catatan BPKP. Transparansi dan bimbingan Ibu Garnis sangat kami butuhkan untuk hindari kesalahan administratif maupun substantif," tegasnya.
Amujib pun berharap masukan dini soal kekeliruan dokumen. "Kami ingin kualitas perencanaan Bapperida terus naik, sehingga anggaran kredibel dan benar-benar berdampak," pungkasnya.
Langkah proaktif ini menegaskan komitmen Pemprov Sulbar jaga akuntabilitas publik sejak awal, selaraskan visi daerah dengan standar pengawasan nasional. (*/Rigo Pramana)
