Langkah Akuntabel, Rapat Daring DKP Sulbar Optimalkan Aset di Majene
Mamuju, TOKATA.id – Seperti ombak yang menyatu menggapai pantai, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat daring hybrid Selasa (31/3/2026) pukul 09.00 WITA via Zoom, dipusatkan di Aula DKP Sulbar. Dipimpin Kepala DKP Safaruddin S.DM, kegiatan ini mendukung prioritas Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekprov Junda Maulana, khususnya poin kelima: tata kelola pemerintahan baik, akuntabel, serta pelayanan dasar berkualitas.
Peserta tatap muka meliputi Sekretaris DKP Oktorio AS, Kepala Subbag Keuangan dan Aset Nurbakiah, Pengurus Barang Asriadi Arifuddin, Koordinator PPI Banggae Maula Rahmat, Koordinator Tim Teknis DKP Sulbar, serta perwakilan BPKAD Sulbar. Secara daring, hadir perwakilan Inspektorat dan Biro Hukum Pemprov Sulbar, DKP Majene, PERUMDA Majene, BPKAD Majene, plus Inspektorat dan Biro Hukum Pemkab Majene.
Safaruddin menegaskan rapat ini langkah strategis rumuskan skema optimal pengelolaan aset demi manfaat masyarakat, terutama nelayan. "Ini bentuk kepatuhan hukum sekaligus komitmen utamakan pelayanan. Kebijakan harus beri dampak nyata, tak melanggar aturan," tegasnya.
Ia usulkan opsi penyerahan aset ke provinsi dulu, lalu kerjasama G to G atau G to B. "Langkah ini pastikan pengelolaan profesional dan beri nilai tambah," ujarnya.
Masukan konstruktif mengalir deras. Perwakilan BPKAD Majene sarankan verifikasi lapangan untuk cek luas dan kondisi aset riil. DKP Majene jelaskan, sebagian aset provinsi hanya lahan, bangunan dikelola PERUMDA. BPKPD soroti skema sewa atau pinjam pakai guna kontribusi PAD, sementara BPKAD Majene tekankan sinkronisasi data via pengukuran ulang lintas pihak.
Rapat ini harap jadi tonggak tata kelola aset transparan, akuntabel, berorientasi publik. Sinergi lintas sektor di Majene kian kuatkan kesejahteraan pesisir dan sektor kelautan-perikanan Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
