Proses Seleksi Direksi, Inspektur Natsir Siap Awasi Seleksi Direksi BUMD, Wajib Transparansi Menuju Integritas
" Inspektur Daerah Sulawesi Barat M. Natsir turun langsung mengawasi rapat Tim Seleksi Direksi BUMD PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda), menegaskan wajibnya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk cegah konflik kepentingan—sinyal tegas Pemprov di tengah sorotan korupsi BUMD nasional."
Mamuju, TOKATA.id – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, hadir penuh kewaspadaan dalam Rapat Tim Seleksi Anggota Direksi BUMD PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda), Selasa (06/01), di Ruang Rapat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Rapat ini digelar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Suhardi Duka tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi, serta SK lanjutan soal pelaksanaan seleksi. Hadir pula Kepala Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), akademisi, psikolog, serta anggota tim seleksi lainnya.
Kehadiran Natsir bukan sekadar formalitas, melainkan pengawalan ketat agar proses berjalan objektif, transparan, dan akuntabel—sesuai regulasi perundang-undangan. Di rapat, dibahas detil tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), guna sieving figur berkompetensi, berintegritas tinggi, dan profesional mengelola BUMD yang sering jadi ladang korupsi.
“Rapat ini krusial memastikan rekrutmen transparan dan sesuai regulasi,” tegas Natsir. “Kami harapkan direksi terpilih punya integritas, kompetensi, dan profesionalisme agar BUMD optimal, beri kontribusi nyata buat pembangunan daerah.”
Natsir kritis menekankan kepatuhan administratif, termasuk wajib LHKPN karena direksi BUMD berstatus penyelenggara negara di tahap selanjutnya. “Tanpa itu, rawan konflik kepentingan,” tambahnya, sambil berharap kandidat terpilih kaya pengalaman usaha—bukan sekadar jaringan politik—agar Malaqbi dikelola sehat, kompetitif, dan dorong pendapatan daerah.
Langkah ini jadi manifesto Pemprov Sulawesi Barat wujudkan manajemen BUMD berkualitas, berdaya saing, di saat BUMD lain kerap tersandung skandal. (*/Rigo Pramana)