Sulawesi Barat Perkuat Pengawasan Gizi di Sekolah Lewat SPPG
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Dinas Kesehatan, intensif memperkuat peran tenaga kesehatan lingkungan guna memastikan keamanan dan kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.
Penguatan ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, khususnya implementasi Panca Daya ke-3 tentang pembinaan sumber daya manusia unggul dan berkarakter, yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Hingga Oktober 2025, data Dinas Kesehatan kabupaten mencatat 86 unit SPPG tersebar di enam kabupaten, dengan 66 di antaranya beroperasi aktif. Setiap unit berperan vital menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik di seluruh Sulawesi Barat.
Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas setempat. Mereka bertanggung jawab memastikan standar higiene sanitasi, keamanan pangan, dan kelayakan fasilitas pengolahan makanan di semua SPPG terpenuhi.
Peran lintas program dan lintas sektor sangat diperlukan untuk mendukung pemantauan dan pembinaan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 531 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan, "Tenaga kesehatan lingkungan dan UKS di sekolah adalah ujung tombak memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak aman dan bergizi. Kami mendorong penguatan kapasitas petugas Puskesmas agar pengawasan dan pembinaan berjalan konsisten dan sesuai standar."
Sebaran Pengawasan SPPG di Sulawesi Barat:
Kabupaten Polewali Mandar: 25 SPPG diawasi oleh 12 Puskesmas dari total 20; satu Puskesmas membina hingga 7 SPPG
Kabupaten Pasangkayu: 5 SPPG dibina oleh 7 Puskesmas dari 15; satu Puskesmas membina 2 SPPG
Kabupaten Mamuju: 19 SPPG aktif dari 23 Puskesmas; satu Puskesmas membina 4 SPPG
Kabupaten Mamuju Tengah: 10 SPPG dibina oleh 11 Puskesmas; satu Puskesmas membina 2 SPPG
Kabupaten Mamasa: 3 SPPG aktif
Kabupaten Majene: 7 SPPG aktif dari 11 Puskesmas; satu Puskesmas membina 3 SPPG
Pengawasan ini juga menindaklanjuti Rapat Koordinasi Pencegahan Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program MBG. Rakor menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menargetkan seluruh SPPG dapat meraih Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Di samping itu, SPPG diharapkan menjadi model penyelenggaraan pangan aman, sehat, dan bergizi untuk seluruh peserta didik di Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)