Suhardi Duka Kritik Penumpukan Dana di Bank, Sebut Pemotongan TKD Sulbar Hampir Rp1 Triliun

Mamuju, TOKATA.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diwarnai arahan Menteri Keuangan RI terkait percepatan realisasi belanja pemerintah daerah demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Rakor digelar virtual melalui Zoom dari Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (20/10).

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempercepat realisasi anggaran, khususnya menjelang akhir tahun anggaran, dengan tujuan mendukung stabilitas ekonomi nasional yang terus diupayakan.

Suhardi Duka menyampaikan data mengejutkan bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) nasional baru mencapai rata-rata 55 persen, bahkan belum ada daerah yang mencapai 70 persen. Lebih jauh, sejumlah pemerintah daerah masih menyimpan dana publik dalam jumlah besar di rekening bank, tanpa optimalisasi untuk belanja atau pembangunan.

“Ada daerah yang menyimpan dana kas hingga Rp3,7 triliun. Pemerintah pusat menilai praktik ini tidak efektif karena dana pemerintah seharusnya langsung digunakan dalam pembangunan, bukan hanya mengendap,” ujarnya tegas.

Berbeda dengan daerah tersebut, Provinsi Sulawesi Barat termasuk yang memiliki kemampuan fiskal terbatas dan tidak memiliki kebiasaan menahan dana di bank. Saat ini Kas Daerah Sulbar sekitar Rp60 miliar, yang seluruhnya dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

“Pemprov Sulbar mengelola dana dengan prinsip transparan dan tepat guna. Hampir tidak ada penumpukan dana di bank, kecuali untuk kebutuhan kas daerah,” jelas Gubernur Suhardi.

Ia mengingatkan pentingnya pemerintah daerah lain berhati-hati mengelola dana publik. Penundaan penyerapan anggaran, kata Suhardi, bukan saja menghambat pembangunan daerah, tetapi juga berpotensi merugikan kebijakan fiskal pusat, termasuk risiko pemotongan dana akibat tidak terserap maksimal.

Suhardi juga menyoroti dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang signifikan memukul daerah dengan fiskal terbatas seperti Sulawesi Barat. Ia memaparkan, total pemotongan TKD mencapai hampir Rp1 triliun yang tersebar di provinsi dan enam kabupaten.

"Dampaknya, pertumbuhan ekonomi kami terancam kontraksi sebesar 0,5 sampai 0,7 persen. Bila sebelumnya target tumbuh 5 persen, kini kami realistis hanya bisa mencapai 4,2 persen,” ujarnya.

Gubernur juga mengungkapkan pertemuan 18 gubernur dengan Menteri Purbaya yang membahas isu pemotongan TKD. Meski dia tidak hadir, Suhardi menegaskan ketidakhadirannya dikarenakan keterbatasan waktu undangan, bukan penolakan.

“Tentu kami mengusulkan agar ada keadilan dan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Kebijakan fiskal nasional tidak boleh diseragamkan karena karakter fiskal tiap daerah berbeda,” pungkas Suhardi Duka. (*/Rigo Pramana)