TAPD dan Banggar DPRD Sulbar Matangkan RAPBD 2027, Prioritas Pembangunan Jadi Fokus
Mamuju, TOKATA.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2027 terus bergulir. Pemerintah daerah bersama DPRD berupaya menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah, agar setiap alokasi anggaran memiliki arah yang jelas dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, selaku Ketua TAPD, dalam rapat lanjutan pembahasan RAPBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (26/10/2026), di Ruang Rapat Banggar DPRD Sulbar.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, Munandar Wijaya, dan Abdul Halim, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD lainnya. Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, beserta jajaran, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib, bersama jajaran yang juga tergabung dalam TAPD.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan RAPBD 2027, terutama dalam menyelaraskan rencana program dan kegiatan dengan kapasitas keuangan daerah. Di tengah beragam kebutuhan pembangunan, ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar anggaran tidak sekadar tersusun dalam angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa keterlibatan TAPD dalam pembahasan bersama Banggar DPRD merupakan bagian dari upaya memastikan penyusunan APBD berlangsung secara terencana, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, proses tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang dirumuskan dapat mengakomodasi prioritas pembangunan tanpa mengabaikan kemampuan fiskal daerah.
“Melalui pembahasan bersama ini, kami berharap rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara cermat dan proporsional, dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta efektivitas penggunaan anggaran. BPKAD bersama jajaran TAPD akan terus mendukung proses pembahasan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga APBD yang ditetapkan nantinya dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ungkap Ali Chandra.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui pembahasan yang berkelanjutan antara TAPD dan Banggar DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendorong penyusunan APBD 2027 yang berkualitas, berpijak pada kebutuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sebab, pada akhirnya, mutu sebuah anggaran tidak hanya diukur dari besarnya angka yang direncanakan, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya menjangkau kehidupan masyarakat.
(*/Rigo Pramana)
