ESDM Sulbar Perkuat Pengawasan BBM Bersubsidi, Pertamina Tambah Kuota 25 Persen
Mamuju, TOKATA.id - Temuan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu kembali menyoroti pentingnya pengawasan distribusi energi. Menyikapi hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mendorong penguatan kolaborasi lintas instansi serta penataan sistem pengawasan yang lebih komprehensif di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan BBM bersubsidi tersalurkan secara tepat sasaran itu disampaikan Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Husain Mansyur, setelah mendampingi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan menerima audiensi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Selasa (27/10/2026).
Dalam keterangannya, Husain menjelaskan bahwa pasokan BBM di Sulawesi Barat, baik dari sisi kuota maupun penyaluran harian, berada dalam kondisi aman dan normal.
“Berdasarkan hasil koordinasi dan audiensi kami bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, penyaluran BBM jenis Solar dan Pertalite dari Depo Pertamina Parepare dan Donggala ke seluruh SPBU di Sulawesi Barat berjalan normal setiap hari. Bahkan, telah dilakukan penambahan kuota tahunan sebesar 25 persen untuk produk Solar dan Pertalite guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat,” ungkap Husain.
Namun, di balik terjaganya pasokan, pengawasan distribusi tetap menjadi pekerjaan penting. Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan menuntut sistem pengawasan yang tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu mendeteksi dan menindak indikasi penyimpangan secara efektif.
Husain menyebut, pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai instansi dan aparat penegak hukum (APH) menjadi salah satu langkah yang perlu didorong. Kendati demikian, pelaksanaan pengawasan bersama tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk operasional tim di daerah.
“Secara ideal, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini diwadahi oleh Tim Terpadu yang melibatkan lintas instansi dan APH. Meski saat ini penganggaran khusus untuk operasional tim pengawasan tersebut belum tersedia dan menjadi perhatian bersama, Dinas ESDM Sulbar tidak berdiam diri. Kami terus mengoptimalkan jalur koordinasi teknis dan pemanfaatan teknologi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan APH,” jelas Husain.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, PT Pertamina Patra Niaga juga memperketat pemantauan melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi indikasi anomali maupun pola pengisian BBM yang tidak wajar.
“Sebagai langkah pengawasan bersama, PT Pertamina Patra Niaga memperketat pemantauan melalui rekam CCTV di SPBU untuk mendeteksi adanya indikasi anomali atau pola pengisian BBM yang tidak wajar,” tegasnya.
Bagi Sulawesi Barat, menjaga ketersediaan BBM bukan semata-mata soal memastikan pasokan tiba di setiap SPBU. Lebih dari itu, pengawasan yang konsisten diperlukan agar energi bersubsidi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mengambil keuntungan dari celah distribusi.
Karena itu, dorongan pembentukan Tim Terpadu dan penguatan sinergi lintas instansi diharapkan menjadi pijakan untuk menjaga stabilitas pasokan, mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi, serta memperkuat ketahanan energi daerah secara berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)
