DKPPKB Sulbar Perkuat Tata Kelola Laboratorium dan Layanan Kesehatan Anak-Remaja
Mamuju, TOKATA.id – Penguatan layanan kesehatan tidak hanya bertumpu pada kecakapan tenaga medis, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat. Berangkat dari semangat tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menjalankan dua agenda strategis: mematangkan kesiapan laboratorium kesehatan menuju pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan bagi anak usia sekolah dan remaja.
Kedua agenda tersebut berlangsung pada 26–30 Oktober 2026 dengan fokus yang saling melengkapi, yakni membangun sistem pelayanan yang semakin profesional sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lini terdepan kesehatan.
Pada 26–27 Oktober 2026, DKPPKB Sulbar melaksanakan self-assessment terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPTD Labkesmas) Sulawesi Barat. Kegiatan yang dibuka Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, pada Senin (26/10/2026) tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan BLUD, sekaligus langkah awal untuk mengidentifikasi kesiapan kelembagaan, menilai tata kelola, dan memetakan aspek pelayanan yang masih perlu diperkuat.
Mengusung tema “Transformasi Tata Kelola Kinerja UPTD Labkesmas melalui Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Menuju BLUD”, kegiatan ini dijalankan melalui inisiatif TAKI MASIGA. Upaya tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola kinerja yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas, serta mempersiapkan laboratorium kesehatan masyarakat agar mampu memberikan pelayanan secara profesional, efektif, dan efisien.
Dalam arahannya, dr. Nursyamsi menegaskan bahwa persiapan menuju BLUD bukan semata-mata berkaitan dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Lebih dari itu, transformasi tersebut harus diikuti pembenahan sistem kerja, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan mutu layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Penerapan BLUD diharapkan dapat mendukung pengelolaan unit pelayanan yang lebih fleksibel sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan tata kelola yang semakin baik, UPTD Labkesmas diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih optimal,” kata dr. Nursyamsi.
Pelaksanaan penilaian turut melibatkan Inspektorat dan tim terkait untuk mengukur berbagai aspek kesiapan UPTD Labkesmas Sulbar. Hasilnya diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun langkah perbaikan yang terukur, sehingga proses menuju BLUD berlangsung terarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, penguatan sistem kesehatan juga membutuhkan tenaga kesehatan yang mampu memahami kebutuhan setiap kelompok usia, terutama anak usia sekolah dan remaja yang tengah berada dalam fase penting pertumbuhan dan pembentukan karakter.
Untuk itu, DKPPKB Sulbar, dengan dukungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2026. Pelatihan berlangsung pada 26–30 Oktober 2026 di Grand Maleo Hotel, Mamuju, dengan sasaran meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang terstandar, berkualitas, dan berkelanjutan.
Kegiatan yang juga dibuka oleh Kepala DKPPKB Sulbar tersebut menyoroti kompleksitas persoalan kesehatan pada usia sekolah dan remaja. Tantangannya tidak sebatas kesehatan fisik, tetapi mencakup status gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, perilaku berisiko, penyakit tidak menular, hingga kebersihan dan sanitasi.
Salah satu persoalan yang memerlukan perhatian ialah anemia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi anemia tercatat sebesar 16,3 persen pada anak usia 5–14 tahun dan 15,5 persen pada kelompok usia 15–24 tahun. Kondisi ini dapat memengaruhi konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta produktivitas generasi muda.
Melalui pelatihan tersebut, sebanyak 30 tenaga kesehatan ditargetkan memperoleh penguatan kompetensi terkait kebijakan dan standar pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja, edukasi dan skrining kesehatan, pencegahan serta penanggulangan anemia, hingga pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut pelayanan.
Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka selama lima hari dengan total 34 jam pelajaran. Materi disampaikan melalui pembelajaran, praktik, penugasan, dan praktik lapangan di sekolah. Pendekatan ini diharapkan tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi juga mendorong penerapan keterampilan dalam pelayanan sehari-hari di fasilitas kesehatan masing-masing.
Penguatan kapasitas tersebut turut mendukung optimalisasi pelayanan melalui Puskesmas, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), serta kolaborasi dengan satuan pendidikan melalui Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah (UKS/M). Dengan sinergi antara fasilitas kesehatan dan lingkungan pendidikan, upaya edukasi, skrining, serta tindak lanjut diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.
Dua agenda ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan membutuhkan pembenahan dari berbagai sisi. Tata kelola yang kuat menjadi fondasi bagi pelayanan yang akuntabel, sementara tenaga kesehatan yang kompeten menjadi penggerak agar pelayanan benar-benar menjangkau kebutuhan masyarakat. Keduanya merupakan bagian dari ikhtiar membangun sistem kesehatan yang tidak hanya tertata secara administratif, tetapi juga hadir melalui manfaat nyata.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, terutama dalam mendorong pelayanan publik yang profesional serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Melalui persiapan penerapan BLUD dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, DKPPKB Sulbar berharap mutu pelayanan kesehatan masyarakat terus bertumbuh. Sebab, pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya tentang sistem yang bekerja dengan tertib, melainkan juga tentang kemampuan menghadirkan layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan menjawab kebutuhan warga—hari ini maupun bagi generasi yang akan datang. (*/Rigo Pramana)
