Air Berlayar ke Balabalakang, Respons Cepat BPBD Sulbar Atasi Kekeringan di Kepulauan Mamuju
Mamuju, TOKATA.id - Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Sulawesi Barat bersama BPBD Kabupaten Mamuju, PMI, dan BPBPK Kementerian PU mendistribusikan air bersih ke kapal perintis yang selanjutnya akan membawa pasokan tersebut menuju wilayah Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Minggu (13/9/2026).
Pengiriman air bersih ini menjadi bagian dari langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui BPBD Sulbar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan distribusi air bersih menjadi salah satu prioritas dalam penanganan dampak kekeringan di Sulawesi Barat.
“Untuk masyarakat di wilayah kepulauan, akses terhadap air bersih tentu memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, kami berupaya memastikan bantuan air bersih dapat dikirim melalui sarana transportasi laut sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi,” ujar Yasir Fattah.
Ia menegaskan, langkah tersebut dilaksanakan sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar pemerintah hadir secara cepat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang menghadapi dampak kekeringan.
Menurut Yasir, penanganan kekeringan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. BPBD Sulbar terus membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten, instansi terkait, TNI-Polri, dunia usaha, komunitas, masyarakat, hingga media untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Tak hanya distribusi air bersih, BPBD Sulbar juga terus memperkuat penanganan dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat seiring kondisi cuaca kering.
Yasir Fattah menegaskan, penanganan kekeringan, karhutla, dan pemenuhan kebutuhan air bersih tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas atau masyarakat, serta media.
“Penanganan kekeringan dan karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi pentahelix menjadi kunci agar upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi,” ujar Yasir Fattah, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang terus mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah Sulawesi Barat.
Dalam penanganan kekeringan, BPBD Sulbar terus memperkuat koordinasi untuk memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan air mendapatkan dukungan distribusi air bersih. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten, unsur TNI-Polri, dunia usaha, serta komponen masyarakat.
Sementara dalam menghadapi karhutla, sinergi lintas sektor diperlukan mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah pembakaran lahan yang berpotensi meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.
Yasir Fattah menambahkan, dunia usaha diharapkan memberikan dukungan sumber daya dan sarana operasional. Akademisi dapat berkontribusi melalui kajian dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan, sementara komunitas dan masyarakat menjadi garda terdepan dalam pencegahan serta kesiapsiagaan. Di sisi lain, media berperan menyebarluaskan informasi kebencanaan secara cepat, akurat, dan edukatif.
“Yang kita bangun bukan hanya respons ketika bencana terjadi, tetapi bagaimana seluruh unsur bergerak bersama sejak tahap pencegahan. Dengan satu komando, koordinasi yang kuat dan dukungan semua pihak, kita dapat meminimalkan risiko serta melindungi masyarakat,” tutup Yasir Fattah. (*/Rigo Pramana)
