Mengawal Air untuk Rakyat, BPKP Evaluasi Infrastruktur Sumber Daya Air Sulbar
Mamuju, TOKATA.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat melaksanakan evaluasi penyediaan air baku melalui jaringan irigasi serta air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang layak dan berkualitas di wilayah Sulawesi Barat.
Evaluasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan kontributor atas Agenda Prioritas Pengawasan Triwulan III Tahun 2026. Langkah ini sekaligus menjadi ikhtiar memastikan pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak berhenti pada bangunan fisik, tetapi benar-benar mengalir menjadi manfaat bagi masyarakat.
Pelaksanaan evaluasi sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Penguatan pengawasan terhadap penyediaan air baku dan air minum dinilai penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berlangsung efektif, akuntabel, tepat sasaran, sekaligus mampu memperkuat kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Berdasarkan surat BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Nomor PE.09.02/S-849/PW32/2/2/2026 tanggal 27 Juli 2026, evaluasi dilaksanakan selama 22 hari kerja, terhitung mulai 28 Juli hingga 28 Agustus 2026.
Ruang lingkup evaluasi mencakup penyediaan air baku pada jaringan irigasi serta penyediaan air minum melalui SPAM yang layak dan berkualitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam pelaksanaannya, BPKP berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat, Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat.
Sinergi lintas instansi tersebut diperlukan untuk memastikan proses evaluasi berjalan lancar, sekaligus mendukung ketersediaan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan penilaian.
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Suriana Zain, menyambut baik pelaksanaan evaluasi oleh BPKP.
Menurutnya, evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan penyediaan air baku, jaringan irigasi, dan pelayanan air minum berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan BPKP. Bagi kami, kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan penyediaan air baku, jaringan irigasi, dan pelayanan air minum dapat berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kami siap mendukung proses evaluasi dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait,” kata Suriana, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pengelolaan sumber daya air membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Sebab, pembangunan infrastruktur tidak semata berbicara tentang konstruksi dan bangunan, melainkan juga tentang bagaimana memastikan fungsi, keberlanjutan, dan manfaatnya tetap mengalir kepada masyarakat.
Menurut Suriana, evaluasi BPKP menjadi momentum bagi Dinas PUPR Sulawesi Barat untuk meninjau kembali berbagai aspek penyelenggaraan sumber daya air. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi pijakan perbaikan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang.
“Evaluasi ini menjadi momentum bagi kami untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan sumber daya air, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan perbaikan ke depan. Kami ingin memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar mampu mendukung kebutuhan masyarakat, baik untuk air baku, irigasi maupun pelayanan air minum,” jelasnya.
Suriana menambahkan, penguatan pengawasan dan evaluasi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, terutama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan yang baik, perencanaan yang tepat, dan pelaksanaan yang akuntabel, pembangunan sumber daya air di Sulawesi Barat dapat semakin berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.
Penyediaan air baku dan air minum merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan dasar masyarakat. Air bukan sekadar infrastruktur yang dialirkan melalui jaringan, melainkan kebutuhan yang menyentuh langsung denyut kehidupan sehari-hari.
Karena itu, evaluasi dan pengawasan secara berkala diperlukan untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air berlangsung efektif, tepat manfaat, serta mampu bertahan dalam jangka panjang.
Melalui sinergi antara BPKP Perwakilan Sulawesi Barat, Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju, dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat, hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar penguatan penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air di Sulawesi Barat.
Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendukung setiap proses pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*/Rigo Pramana)
