Nasional, Sulbar Unggul di PDRB, Tapi Defisit APBN Mengintai, Bapperida Siapkan Respons
"Ekonomi Sulawesi Barat melesat 5,83 persen pada triwulan III 2025, mengalahkan laju nasional 5,04 persen, tapi bayang defisit APBN dan PAD yang lesu menggantung seperti awan gelap, mendorong Bapperida Sulbar girang data Kajian Fiskal Regional (KFR) sebagai senjata ampuh selaraskan pembangunan daerah dengan realitas fiskal nasional."
Mamuju, TOKATA.id - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat ikut diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2025, digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Rabu (17/12) di Ruang Mamuju, Hotel Matos.
Mewakili Plt Kepala Bapperida Darwis Damir, Perencana Ahli Muda Muhammad Saleh serap langsung pemaparan dinamika fiskal-ekonomi Sulbar, plus diskusi lintas pemangku kepentingan. "Data KFR ini rujukan vital bagi kami, pastikan perencanaan pembangunan responsif terhadap gejolak ekonomi-fiskal," tegas Saleh.
KFR ungkap pertumbuhan ekonomi Sulbar (year on year) capai 5,83 persen, andalkan industri pengolahan dan sektor unggulan pertanian-kehutanan-perikanan—kinerja yang kalahkan rata-rata nasional 5,04 persen. Namun, sisi fiskal picu alarm: realisasi pendapatan negara-hibah Rp902,02 miliar (75,03 persen target), sementara belanja negara tembus Rp6,98 triliun, picu defisit APBN. Di level daerah, APBD konsolidasi Rp5,42 triliun bergantung transfer tinggi, PAD kontribusi minim—sinyal kemandirian fiskal masih rapuh.
Darwis Damir tekankan KFR sebagai instrumen tajam arahkan kebijakan. "Bapperida kunci selaraskan pembangunan dengan fiskal riil. Data ini kuatkan perencanaan jawab kemiskinan, angkat IPM, dan bangun kemandirian daerah," ujarnya tegas.
Sejalan arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga, Damir desak terjemahkan pertumbuhan jadi program inklusif-berkeadilan. "Ekonomi melonjak tak boleh sekadar angka; harus sentuh rakyat akar rumput," sergahnya kritis.
KFR juga soroti tematik: pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan kinerja BUMDes—bahan evaluasi kebijakan. "Kami integrasikan rekomendasi ini ke perencanaan-anggaran, agar pembangunan Sulbar efektif, efisien, berkelanjutan," tutup Damir. (*/Rigo Pramana)