Bappenas dan Bapperida Sulbar, Dorong Integrasi Transportasi Sulbar, Harus Mengalir Bagai Sungai yang Tak Terputus
Mamuju, TOKATA.id – Seperti nakhoda yang memeriksa layar kapal di tengah samudra, Tim Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas turun ke lapangan selama dua hari, 13–14 April 2026. Didampingi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, monev ini melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten termasuk BPTD III, BPJN Sulbar, dan UPP Pelabuhan Mamuju.
"Tim Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas, didampingi Bapperida Sulawesi Barat, mengevaluasi lapangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 2024 dan Inpres Jalan Daerah 2025 pada 13–14 April 2026. Peninjauan ke pelabuhan strategis dan ruas jalan krusial seperti Jembatan Karema—yang sudah capai 67%—menyoroti urgensi integrasi transportasi, agar mobilitas barang dan penumpang mengalir lancar bagai sungai yang menyuburkan tanah Sulbar."
Fokus utama, evaluasi pelaksanaan DAK Jalan tahun anggaran 2024 serta Inpres Jalan Daerah 2025, plus kondisi operasional pelabuhan. Kegiatan ini selaras visi Gubernur Suhardi Duka, mendorong infrastruktur terintegrasi yang berkelanjutan, menghubungkan darat dan laut demi pertumbuhan ekonomi daerah.
Mewakili Kepala Bapperida, Kepala Bidang Infrastruktur Arjanto langsung meninjau titik-titik vital: Pelabuhan Penyeberangan Mamuju, Pelabuhan Mamuju, Pelabuhan Belang-Belang, Jembatan Karema, Jalan Soekarno Hatta, ruas Toabo, Salukayu, Sampaga, serta Lingkar Papalang.
Di sektor logistik, tim Bappenas menekankan integrasi antarmoda.
"Integrasi antar moda transportasi harus dirancang menyeluruh, mulai dari pelabuhan hingga akses darat. Jangan sampai ada keterputusan layanan yang justru menyulitkan masyarakat," tegas Puji, perwakilan tim.
Lebih dari sekadar progres fisik, monev ini memastikan dampak riil. "Kami ingin program DAK dan Inpres tidak hanya selesai secara fisik, tapi berdampak pada konektivitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah," tambah Puji.
UPP Pelabuhan Mamuju masih menanti review Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagai fondasi pengembangan. Provinsi Sulbar telah usulkan peninjauan RIP di Mamuju, Palipi, dan Tanjung Silopo.
Pada jalan, Jembatan Karema mencuri perhatian dengan realisasi 67% melampaui target 29,32% ditargetkan rampung Desember 2026. Jembatan ini jadi penghubung utama pusat Kota Mamuju, membuka akses ke sentra pangan, layanan dasar, pertanian, perikanan, dan peternakan.
Bappenas mendorong kesiapan kriteria (readiness criteria) untuk usulan program mendatang. "Koordinasi ini penting agar setiap usulan siap dan beri dampak besar bagi pembangunan daerah," ujar Arjanto.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan, pembangunan bukan sekadar output fisik, tapi outcome nyata seperti efisiensi logistik dan kesejahteraan.
"Bapperida memainkan peran sinergi program pusat-daerah, berbasis prioritas dan kesiapan teknis," tuturnya.
Bapperida berkomitmen kawal perencanaan hingga pelaksanaan, demi masyarakat Sulbar yang lebih sejahtera. (*/Rigo Pramana)
