Sulbar Wajibkan Meritokrasi ASN 2026, Data MyASN Amburadul Jadi Musuh Utama
"Mulai 2026, promosi dan mutasi ASN di Sulawesi Barat wajib berbasis meritokrasi manajemen talenta, tapi data MyASN yang amburadul jadi penghalang utama, tegas Sekda Junda Maulana saat memimpin sosialisasi virtual pemutakhiran SI-ASN, Rabu (7/1/2026)."
Mamuju, TOKATA.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin sosialisasi virtual Pemutakhiran Data SI-ASN sebagai pondasi Manajemen Talenta. Acara digelar Rabu (7/1/2026), menandai langkah tegas Pemprov Sulbar menuju sistem merit mulai 2026 untuk promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam arahannya, Junda tak berkompromi: akurasi data MyASN masih menyimpan ranjau merah. Banyak ASN lalai memperbarui profil, meninggalkan lautan data tak lengkap yang menggerus fondasi meritokrasi.
“Setelah kami gali data MyASN, terlihat jelas: puluhan ASN belum update. Akibatnya, basis data pincang, langsung sabotase manajemen talenta,” tegas Junda, suaranya menggema seperti lonceng peringatan di ruang virtual.
Manajemen talenta, lanjutnya, haus akan detail riwayat: pendidikan formal-nonformal, pelatihan, jabatan struktural-fungsional, penghargaan, hingga rekam jejak karier. Tanpa itu, pemetaan talenta ibarat mencari jarum di tumpukan jerami – sia-sia dan merugikan ASN sendiri.
“Data tak lengkap berarti talenta tersembunyi. ASN berpotensi terlupakan saat promosi atau mutasi bergulir,” sergahnya kritis, menyoroti ironi di mana kompetensi terpendam gara-gara kelalaian input.
Lebih menusuk lagi, dari sembilan kolom klasifikasi talenta, kolom 7-9 – gerbang jabatan strategis – nyaris kosong. Untuk pejabat pimpinan tinggi di kolom 9, hanya dua ASN yang data lengkap. “Bukan soal kurang kompeten, tapi input data yang minim. Ini darurat!” bantah Junda, membantah tudingan kemampuan.
Ultimatum Jelas: Seluruh ASN Pemprov Sulbar diminta mutakhirkan data paling lambat akhir Februari 2026. Evaluasi dimulai Maret, hasilnya jadi amunisi promosi-mutasi ke pimpinan, selaras arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Junda menekankan peran pimpinan OPD sebagai penggiring utama, ditambah reward-punishment untuk disiplin. “Jangan tunda! Lengkapi data kompetensi sekarang. BKPSDM dan tim dampingi langsung ke OPD agar tak ada hambatan,” tutupnya, seperti komandan menyemak barisan pasukan.
Langkah ini kritis: tanpa data akurat, mimpi meritokrasi Sulbar 2026 bisa pupus, meninggalkan ASN dalam kabut ketidakpastian karier. (*/Rigo Pramana)