SDK Tegaskan TPP Ikut Kinerja, Dinas P2KB Sulbar Harus Ubah Cara Kerja yang Tak Memihak Prinsip Pelayanan
"Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka tahun 2026 dengan cambuk tajam di Apel Pagi hybrid: capaian 2025 cuma setengah hati, ASN jangan terjebak rutinitas, pelayanan publik harus sederhana atau gagal total, termasuk di sektor kesehatan yang kini dihadapkan tantangan berat."
Mamuju, TOKATA.id – Seperti matahari pagi yang menusuk kabut tahun baru, Apel Pagi Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Senin (05/01) membuka lembaran 2026 dengan nada tegas dari Gubernur Suhardi Duka. Kegiatan hybrid ini, dimulai pukul 07.15 WITA di Aula Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulbar, terhubung langsung via Zoom dari Ruang Oval Kantor Gubernur.
Dipimpin Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga dan Sekda Junda Maulana, apel ini menyatukan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) provinsi. Namun, pesan inti Gubernur bukan sekadar salam pembuka, melainkan refleksi kritis atas 2025: pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang naik, tapi banyak target terpeleset. "Ini dinamika wajar, asal direspons dengan kemauan perbaiki cara kerja," tegasnya, menohok rutinitas administratif yang kerap jadi tameng kegagalan.
Lebih dalam, Suhardi Duka soroti peran belanja pemerintah sebagai jantung stabilitas ekonomi daerah. Gaji ASN, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), serta belanja barang-jasa bukan hanya kewajiban fiskal, tapi penggerak daya beli rakyat. Kritiknya mengarah ke sektor produktif: pertanian, UMKM, dan program padat karya harus diperkuat agar roda ekonomi desa tak macet. "Jangan biarkan momentum ini sia-sia," desaknya, menekankan penciptaan lapangan kerja di komunitas kecil sebagai kunci ketahanan.
Puncak cambuknya: pelayanan publik yang masih berbelit-belit. "Masyarakat tak boleh dipersulit prosedur rumit—datang daftar, pulang ambil hasil, itulah ideal," ujar Gubernur. Rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan infrastruktur dasar diperintahkan berbenah. Efisiensi, baginya, bukan potong hak rakyat, tapi tebas pemborosan seperti perjalanan dinas berlebih dan seremonial kosong yang menggerus anggaran tanpa jejak manfaat.
Menutup arahan, Suhardi Duka hubungkan jabatan dengan kinerja: TPP tetap ada, tapi besarannya ikut kontribusi dan disiplin. Tahun 2026 disebut medan perang, khususnya bagi kesehatan. "Dengan kebersamaan dan berani ubah, kita wujudkan Sulbar maju sejahtera," janjinya optimistis.
dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sulbar, menjawab tegas: "Arahan Pak Gubernur jadi pengingat: kinerja bukan laporan atau serapan anggaran, tapi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kami siap gaspol." (*/Rigo Pramana)