Manajemen Talenta ASN Sulbar, Dari Pemetaan Kompetensi ke Pelayanan Prima, Kesbangpol Hadir
"Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana menekankan akurasi data sebagai pondasi reformasi birokrasi saat memimpin sosialisasi manajemen talenta dan profiling ASN, dihadiri Kepala Kesbangpol Muh. Darwis Damir beserta jajarannya,"
Mamuju, TOKATA.id – Seperti sungai yang mengalir jernih baru bisa mengairi sawah luas, data ASN yang akurat menjadi fondasi utama transformasi birokrasi Sulawesi Barat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Junda Maulana saat memimpin sosialisasi penerapan manajemen talenta dan profiling Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (07/01).
Kegiatan di Kantor Gubernur Sulbar ini dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Muh. Darwis Damir, seluruh pejabat administrator, dan pejabat fungsional lingkup Kesbangpol. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat tata kelola kepegawaian melalui pemetaan kompetensi, pengembangan karier, serta percepatan birokrasi berbasis kinerja dan data.
Sekda Junda Maulana menyoroti urgensi profiling ASN sebagai kunci penempatan pegawai tepat sasaran. "Akurasi data jadi dasar perencanaan dan keputusan strategis. Tanpa itu, promosi, rotasi, hingga pengembangan karier berisiko salah arah," tegasnya. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk pemerintahan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas.
Menanggapi hal itu, Muh. Darwis Damir menegaskan komitmen Kesbangpol. "Manajemen talenta adalah wujud profesionalisme ASN. Data pegawai harus lengkap, valid, dan selalu diperbarui. Kalau data pincang, keputusan bisa meleset dan organisasi terhambat," katanya tegas.
Ia mendorong seluruh ASN serius melengkapi profil kepegawaiannya. "Harapan kami, sistem ini bikin kinerja terukur, pelayanan optimal, dan reformasi birokrasi Sulbar makin efektif—bukan sekadar wacana," pungkas Darwis.
Kegiatan ini menandai dorongan konkret pemerintah daerah menghadapi tantangan birokrasi pasca-reformasi, di mana data akurat sering jadi titik lemah dalam pengelolaan SDM publik. (*/Rigo Pramana)