Sulbar Terperosok Stunting di Atas Rata-rata Nasional, Bapperida Bongkar Tantangan Ekonomi Inklusif

"Di tengah bayang-bayang stunting yang masih menggerogoti 35,4 persen balita Sulawesi Barat jauh di atas rata-rata nasional, Bapperida Provinsi Sulbar tegas menegaskan peran strategisnya mengarahkan pembangunan terintegrasi melalui FGD Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Semester II 2025, dengan tema “Bergerak Bersama Menuju Generasi Hebat”.

Mamuju, TOKATA.id - Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Perwakilan BPKP Sulawesi Barat di Grand Maleo Hotel & Convention, Rabu (17/12), menjadi panggung krusial bagi Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir. Mewakili Sekda Provinsi Junda Maulana, Darwis memaparkan isu strategis lintas sektor: penguatan SDM dan tata kelola pemerintahan akuntabel. Namun, di balik arahan itu, terungkap realitas pahit Sulbar yang masih terjebak dalam jerat pembangunan tak inklusif.

“Pertumbuhan ekonomi belum merata, kemiskinan dan stunting merajalela, ketimpangan wilayah menganga, ditambah keterbatasan fiskal serta investasi,” tegas Darwis. Prevalensi stunting 2024 sebesar 35,4 persen menjadi sorotan tajam—bukti kegagalan intervensi masa lalu yang kini menuntut kebijakan fokus, terukur, dan berdampak nyata.

Krisis SDM: Kesenjangan Kompetensi dan Ancaman Bencana

Darwis menyoroti sektor pendidikan dan ketenagakerjaan sebagai luka terbuka. Lulusan SMK sering terjebak kesenjangan kompetensi dengan tuntutan industri, sementara risiko bencana dan degradasi lingkungan mengintai seperti badai yang tak terelakkan. “Ini bukan sekadar data, tapi darah daging pembangunan yang harus diintegrasikan ke dokumen perencanaan,” tambahnya kritis.

Sesuai visi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga, Bapperida mengonsolidasikan intervensi prioritas: percepatan penurunan stunting berbasis siklus hidup, peningkatan kualitas pendidikan via sertifikasi dan link and match industri, penguatan UMKM, serta perluasan jaminan sosial. Langkah ini selaras dengan RPJMD 2025–2029 menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera—janji ambisius yang kini diuji oleh eksekusi lapangan.

Tata Kelola: Dari Risiko hingga Pencegahan Korupsi

Di ranah tata kelola, Bapperida mendorong reformasi birokrasi ganas: manajemen risiko, peningkatan AKIP, dan Monitoring Center for Prevention (MCSP) guna mencegah korupsi. Kritik tersirat: tanpa pengawasan ketat, prioritas SDM berisiko tenggelam dalam lumpur birokrasi lemah. FGD ini diharapkan lahirkan sinergi Bapperida-BPKP, mempertajam pengawasan dan kebijakan efektif.

Dengan nada harap yang tegas, Darwis menutup: sinergi ini wajib jadi perekat, agar Laporan Eksekutif tak sekadar dokumen mati, melainkan senjata pembangunan Sulbar yang tak tergoyahkan. (*/Rigo Pramana)