FKKPD Sulawesi Barat: Menyatukan Visi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi
"Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) Provinsi Sulawesi Barat kembali digelar sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan rutin ini berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Jumat (28/11/2025), dan dihadiri oleh Plt. Kepala Bapperida Sulbar Darwis Damir, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar Tjahjo Purnomo, serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Sulbar Syaharuddin."
Mamuju, TOKATA.id - Agenda utama rapat mengulas perkembangan dan tantangan sektor keuangan, mulai dari penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sulawesi Barat. Selain itu, kondisi perbankan dan non-perbankan di daerah turut menjadi fokus pembahasan.
Rapat dibuka oleh Darwis Damir, yang memaparkan kondisi terkini Sulawesi Barat meliputi aspek ekonomi, sumber daya manusia, dan progres kinerja pemerintah provinsi. Dalam keterangannya usai rapat, Darwis menegaskan fungsi FKKPD sebagai ruang koordinasi, komunikasi, konsultasi, supervisi, sekaligus pertukaran data dan informasi mengenai keuangan negara.
“Hari ini, kami duduk bersama untuk bertukar informasi terkait perencanaan, penganggaran, dan realisasi keuangan baik dari APBN maupun APBD Sulbar 2025. Forum ini menjadi instrumen krusial guna memastikan sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah,” ujarnya tegas.
Dalam forum, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Tjahjo Purnomo, menguraikan gambaran umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang meliputi tiga pilar utama: Belanja Pemerintah Pusat melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada perangkat daerah, Transfer ke Daerah, serta Program Prioritas Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat. Tjahjo menegaskan bahwa alokasi dana untuk Sulbar cukup besar dan bila terserap optimal, berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi secara signifikan.
Darwis menambahkan, masih terdapat sejumlah anggaran DIPA APBN di beberapa perangkat daerah yang belum direalisasikan sepenuhnya. Bapperida, yang juga bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akan mendorong percepatan penyerapan tersebut.
“Kami berharap data terkini dari Kanwil DJPb dapat dibagi ke kami agar dapat dikombinasikan dengan data APBD untuk laporan akhir tahun kepada pimpinan. Data ini juga menjadi bahan pertimbangan agar pengalokasian fiskal berikutnya lebih optimal pada sektor prioritas. Dengan demikian, anggaran yang masuk ke Sulbar benar-benar memberi efek nyata bagi masyarakat,” jelas Darwis.
Ia turut mengapresiasi paparan yang disampaikan dalam forum sebagai input penting untuk penyempurnaan APBD Tahun 2026 yang tengah difinalisasi pasca-persetujuan bersama DPRD.
Seluruh pembahasan FKKPD ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pengelolaan fiskal daerah yang efektif dan transparan untuk mendukung agenda pembangunan prioritas.
Gubernur Suhardi Duka sebelumnya menegaskan bahwa optimalisasi APBN dan APBD harus diarahkan pada sektor yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal. (*/Rigo Pramana)