Darwis Damir; Menjelang Akhir Tahun, Sulawesi Barat Optimalkan Pengendalian Inflasi Lewat Intervensi Strategis

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan keberhasilan signifikan dalam menekan laju inflasi. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu ketiga November 2025 tercatat turun hingga -1,14%, sebuah capaian yang mencerminkan komitmen kuat dan intervensi cepat pemerintah daerah di tengah tekanan dinamika pasar."

Mamuju, TOKATA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat capaian positif dalam penanganan inflasi. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, pada Selasa (24/11), memperlihatkan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar -1,14% pada minggu ketiga November 2025.

Penurunan IPH ini terutama didorong oleh turunnya harga beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, dan telur ayam ras — komoditas yang kerap menjadi tekanan utama pada inflasi pangan. Kondisi ini menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan intervensi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga meski menghadapi fluktuasi pasokan dan permintaan.

Bapperida Sulawesi Barat yang hadir dalam agenda nasional itu, menegaskan keberhasilan ini tak lepas dari strategi mantap Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Sejak awal masa kepemimpinannya, Suhardi Duka menaruh perhatian khusus pada penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi yang ketat.

“Penurunan IPH sebesar -1,14% ini sejalan dengan arahan Bapak Gubernur yang menempatkan prioritas pada penguatan pasokan pangan, peningkatan pendataan harga secara real-time, serta operasi pasar yang cepat dan tepat sasaran,” terang Muhammad Saleh, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama jajaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA).

Dalam arahannya, Wamendagri memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil menekan kenaikan harga, termasuk Sulawesi Barat. Ia menekankan perlunya penguatan pemantauan harga harian, stabilitas stok, peningkatan kerja sama antarwilayah, dan kesiapan intervensi cepat ketika terjadi gejolak harga, terutama pada komoditas penting seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras.

“Pendekatan kolaboratif yang diterapkan Bapak Gubernur membuat intervensi pengendalian inflasi menjadi semakin responsif dan terarah. Ini menjadi faktor utama penguat stabilitas harga di Sulawesi Barat,” tambah Saleh.

Menghadapi bulan Desember dan awal tahun yang kerap mengalami peningkatan permintaan serta risiko gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, Bapperida Sulbar menegaskan kesiapan untuk memperkuat langkah antisipatif sesuai arahan gubernur dan Wamendagri.

“Kami terus memantau dinamika harga dan mendorong perangkat daerah untuk bergerak cepat langsung di lapangan. Gubernur menegaskan, menjaga stabilitas harga adalah prioritas demi melindungi daya beli masyarakat,” ujar Saleh.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Junda Maulana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan kebijakan pengendalian inflasi akan diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan perangkat daerah terkait.

“Capaian IPH ini menandakan langkah kita berada di jalur yang tepat. Namun, kewaspadaan harus tetap dijaga. Komitmen kami adalah menjamin stabilitas harga menjelang akhir tahun,” kata Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir. (*/Rigo Pramana)