Strategi Baru Sulbar Tekan Stunting Lewat Integrasi Program PASTIPADU
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong evaluasi mendalam terkait korelasi antara pelaksanaan aksi konvergensi dan angka prevalensi stunting yang masih mengalami fluktuasi signifikan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bapperida Sulbar, Dr. Junda Maulana, mewakili Gubernur Sulbar, pada acara Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel d'Shanum, Mamuju, Selasa (14/10).
Junda menegaskan bahwa evaluasi ini strategis, tidak hanya sebagai amanah Kementerian Dalam Negeri, namun juga untuk mengkaji efektivitas delapan aksi konvergensi terhadap penurunan angka stunting sekaligus dampaknya pada kinerja ekonomi daerah.
“Secara pelaksanaan, delapan aksi konvergensi Sulbar berada di atas rata-rata, namun data prevalensi stunting masih sangat fluktuatif,” ujar Junda.
Data terbaru menunjukkan angka stunting Sulbar bergerak dari 40,03% pada 2020, turun ke 33,8% pada 2021, naik kembali menjadi 35% di 2022, dan terakhir meningkat ke 35,4% pada 2023.
Ia juga mengingatkan pengalaman kritis masa lalu, di mana sebuah kabupaten dengan skor kinerja aksi konvergensi tertinggi justru memiliki angka stunting tertinggi. "Ini memperlihatkan bahwa kinerja aksi belum tentu berbanding lurus dengan penurunan stunting. Evaluasi bersama perlu dilakukan tanpa saling menyalahkan data," tegasnya.
Faktor utama yang perlu diselidiki, menurut Junda, adalah efektivitas intervensi di lapangan. Contohnya, tingkat kunjungan ke Posyandu yang hanya sekitar 68% saat itu, berpotensi menimbulkan bias, karena masyarakat di daerah terpencil yang rentan stunting belum terjangkau optimal.
Sebagai langkah strategis, Pemprov Sulbar telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PASTIPADU) yang diketuai langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga.
Program ini didasarkan pada asumsi sebagian besar kasus stunting berasal dari keluarga miskin.
“Lewat PASTIPADU, kami mulai intervensi di 12 lokus percontohan yang tersebar di seluruh kabupaten tahun ini. Rencana 2026, lokus diperluas menjadi 72 dan didanai APBD, ditambah 17 lokus dari dana CSR perusahaan,” jelas Junda.
Meski ada pemangkasan anggaran Rp330 miliar, Gubernur Suhardi Duka menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan program di 72 lokus tersebut. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ditugaskan khusus mengawal agar program penanganan stunting dan kemiskinan tidak terdampak.
Junda menegaskan tantangan utama masih terletak pada program yang berjalan parsial dan belum terintegrasi antar OPD.
“Kita harus akui, penanganan stunting masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing OPD. PASTIPADU diharapkan jadi wadah kolaborasi nyata antara OPD provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa,” ujarnya.
Menutup sambutan, Junda menyampaikan pesan Wakil Gubernur Salim S. Mengga bahwa penanganan stunting adalah investasi sumber daya manusia dengan dampak jangka panjang yang bersifat intangible.
“Membangun manusia tidak seperti membangun jalan yang hasilnya langsung terlihat. Ini membutuhkan keyakinan dan visi jauh ke depan demi masa depan generasi kita,” pujinya.
Acara ini dihadiri Ketua TPPS Kabupaten, Wakil Bupati Mamuju, Wakil Bupati Mamasa, serta perwakilan Bapperida/Bappeda dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)