Konflik Agraria hingga Mafia BBM, HMI Sulbar Suarakan Tuntutan di DPRD

Mamuju, TOKATA.id - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Syamsul Samad, menerima langsung aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulbar di Kantor DPRD Sulbar, Kamis (2/10).

Dalam aksinya, HMI Badko Sulbar menyuarakan tujuh tuntutan strategis yang menyoroti berbagai persoalan krusial di daerah ini. Tuntutan tersebut mencakup konflik agraria dan praktik mafia tanah, masalah mafia BBM, isu tambang dan residu pembangunan, tumpulnya keberpihakan terhadap pekerja, lemahnya ekonomi daerah, ketidakteraturan tata kelola pemerintahan, regulasi dan produk hukum yang tidak efektif, serta peran civil society dan Badko HMI dalam pembangunan daerah.

Menanggapi tuntutan tersebut, Syamsul Samad menyampaikan apresiasi atas keberanian dan konsistensi HMI dalam menyuarakan masalah daerah. Namun, ia juga meminta maaf karena hanya dirinya yang dapat menerima peserta aksi, akibat sebagian besar anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja terkait pembahasan Peraturan Daerah Penyertaan Modal ke Bank Sulselbar.

"Saya menghargai aspirasi teman-teman HMI, sekaligus meminta maaf karena yang menerima hanya saya sendiri akibat jadwal kedewanan yang sangat padat. Namun, saya pastikan seluruh tuntutan ini akan saya teruskan kepada pimpinan DPRD untuk dijadwalkan dalam rapat kerja khusus dengan melibatkan komisi terkait dan ahli hukum," tegas Syamsul Samad.

Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Syamsul juga menegaskan bahwa rapat nanti harus dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Sulbar agar keputusan yang dihasilkan bersifat representatif dan berkualitas. (*/Rigo Pramana)