Sulbar Tegaskan Komitmen Sinergi Lintas Sektor untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Senin (29/09), di Ruang Oval, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar. Rapat ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov dalam memastikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat terus terjamin di masa mendatang.
Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, rapat dihadiri oleh pejabat strategis dari berbagai instansi, seperti Kepala BPS Sulbar, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bapperida, BPKPD, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, hingga Tim Ahli Gubernur. Pertemuan penting ini merupakan bagian dari program Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas Suhardi dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sebagai langkah konkret mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Plt Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursyamsi Rahim menegaskan, “Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan prioritas utama pembangunan daerah. Alokasi anggaran BPJS bukan sekadar soal angka, melainkan bagaimana memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan terpenuhi secara berkesinambungan. Tahun 2026, kami berkomitmen menjaga Universal Health Coverage (UHC) dengan dana yang tepat dan efisien.”
Rapat itu menyoroti dua isu kritis:
Sinkronisasi data Pemberian Bantuan Iuran (PBI) antara Pemda dan Pemerintah Pusat, guna menghilangkan tumpang tindih dan meningkatkan akurasi.
Penyusunan kebijakan anggaran antarkabupaten dan provinsi dalam menghadapi keterbatasan dana transfer daerah tahun 2026, tanpa mengorbankan capaian UHC.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Sulbar optimistis dapat menjalankan sistem jaminan kesehatan yang efektif, tepat sasaran, dan tetap melindungi seluruh masyarakat, meski dana terbatas. (*/Rigo Pramana)
