Pemprov Sulbar Hadapi Pemotongan Dana Rp 330 Miliar, Gubernur Tegaskan TPP ASN Tetap Dipertahankan

Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat kerja strategis di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, dipimpin langsung Gubernur Suhardi Duka serta Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Plh Sekretaris Provinsi, Herdin Ismail, membahas dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 330 miliar.

Gubernur Suhardi Duka menyatakan keprihatinannya atas pengurangan anggaran tersebut yang memaksa Pemprov melakukan efisiensi secara besar-besaran.

“Rapat kerja hari ini dilandasi keprihatinan, karena dana transfer kita dipotong Rp 330 miliar,” ungkap Suhardi Duka kepada wartawan usai rapat.

Meski kondisi fiskal tertekan, Suhardi menegaskan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap dipertahankan.

“Saya memilih mempertahankan TPP ASN, daripada menjalankan seluruh visi misi saya dengan menghapus tunjangan itu,” tegasnya.

Sebagai konsekuensi, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi pada sejumlah program yang akan disalurkan ke daerah. Gubernur juga menyampaikan upaya mencari tambahan anggaran dari program kementerian di Jakarta.

“Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Jadi saya tidak hapus TPP, tapi kurangi program turun ke daerah, lalu menggantinya dengan program dari Jakarta,” jelas Suhardi.

Meski penganggaran terbatas, Pemprov Sulbar mempertahankan penguatan di sektor utama seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa.

“Hampir semua sektor penting tetap kita pertahankan, walaupun peningkatannya minimal. Yang penting tidak tergerus,” tegas Gubernur.

Namun, pengurangan harus dilakukan pada dana hibah, terutama bantuan kepada organisasi kemasyarakatan dan lembaga non-pemerintah.

“Dana hibah yang menjadi pos paling terdampak. Bantuan kepada organisasi dan lembaga non-pemerintah harus dikurangi,” pungkas Suhardi Duka.

Dengan strategi penyesuaian ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, sambil terus mencari peluang tambahan pendanaan dari pemerintah pusat. (*/Rigo Pramana)