Dana Alokasi Khusus untuk Kasiwa, Sulbar Siapkan Lumbung Ikan Nasional

Jakarta, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mempertegas komitmennya mendukung program prioritas nasional di sektor ketahanan pangan dan ekonomi biru (blue economy). Salah satu langkah konkretnya adalah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun Kawasan Sentra Industri Perikanan (Kasiwa) di Kabupaten Mamuju.  

Proyek strategis ini merupakan bagian dari pengembangan Pelabuhan Perikanan Palipi (PP Palipi), yang dinilai krusial dalam memperkuat rantai pasok hasil laut di pesisir Sulbar. Namun, percepatan pembangunannya masih terganjal administrasi: Pemprov menunggu penerbitan surat resmi Gubernur Sulbar kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai dasar hukum kolaborasi lintas-sektor.  

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), menyatakan keselarasan dengan program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sektor kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai tulang punggung ekonomi biru sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat pesisir.  

"Penguatan infrastruktur dan tata kelola sumber daya laut berkelanjutan adalah fondasi menuju Sulbar yang maju dan mandiri," tegas Kepala DKP Sulbar, Suyuti Marzuki, Sabtu (05/07).  

Sejalan dengan Asta Cita Prabowo, ekonomi biru menjadi arus utama pembangunan sektor kelautan. Salah satu program andalannya adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang digadang-gadang mampu meningkatkan produktivitas nelayan tanpa mengorbankan ekosistem laut.  

"PIT bukan sekadar kebijakan eksploitasi, tetapi penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologi," papar Marzuki. Namun, pertanyaan kritis mengemuka: sejauh mana program ini benar-benar menyentuh nelayan kecil yang selama ini terpinggirkan oleh industri perikanan skala besar?  

Keberhasilan agenda strategis ini bergantung pada konsistensi alokasi anggaran pusat-daerah. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, target swasembada pangan dan ekonomi biru berkelanjutan bisa jadi sekadar wacana.  

Pemprov Sulbar pun terus mendorong kolaborasi lintas kementerian untuk mengubah wilayah pesisir menjadi hub ekonomi berbasis kelautan. Tantangannya kini ada pada keseriusan pemerintah pusat menjadikan Sulbar sebagai pilot project pembangunan maritim Indonesia. (*/Rigo Pramana)