Langkah Tegas BPKPD Sulbar, Audit Fisik Kendaraan Dinas untuk Hindari Penyimpangan
Mamuju, TOKATA.id - Dalam langkah tegas menuju transparansi dan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) menggelar pemeriksaan fisik kendaraan dinas operasional di sejumlah perangkat daerah. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya sistematis untuk memastikan ketertiban administrasi, keberadaan, serta pemanfaatan aset negara secara akurat dan bertanggung jawab.
Pemeriksaan yang digelar pada Senin, (23/06), menyasar tiga lokasi strategis, Kantor Inspektorat Provinsi Sulbar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulbar, serta Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sulbar. Kehadiran Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Nasir, beserta jajaran pejabat struktural, bukan hanya formalitas, melainkan bukti nyata komitmen lintas sektor dalam membangun tata kelola aset yang transparan dan bebas dari celah penyimpangan.
"Kendaraan dinas bukan sekadar besi yang bergerak, melainkan tulang punggung pelayanan publik," tegas Masriadi Nadi Atjo, Kepala BPKPD Sulbar. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penataan aset strategis untuk memastikan setiap kendaraan digunakan secara optimal dan sesuai mandatnya.
"Ini langkah konkret bukan retorika, untuk memastikan aset daerah dikelola dengan prinsip akuntabilitas," tambahnya.
A. Bisyri, Kepala Bidang BMD, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, mencakup verifikasi nomor polisi, rangka, mesin, serta sinkronisasi data dengan sistem SIMDA BMD.
"Ini baru permulaan. Pemeriksaan akan menjalar ke seluruh OPD sebagai bagian dari agenda penertiban aset 2025," ungkapnya, menandakan bahwa gelombang audit ini bukan aksi insidental, melainkan bagian dari strategi besar.
Di balik meja-meja birokrasi yang kerap dipenuhi dokumen dan stempel, kegiatan ini adalah pengingat, aset negara bukanlah warisan yang bisa dikelola secara serampangan. Ia adalah amanah. Dengan langkah ini, Pemprov Sulbar tak hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, tetapi juga membangun fondasi pemerintahan yang bersih, dimana setiap roda kendaraan dinas berputar pada koridor akuntabilitas. (*/Rigo Pramana)