Inflasi Sulbar Masih Terkendali di Bawah Rata-rata Nasional, Kenaikan Harga Ikan Dipicu Cuaca Buruk

Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi sebesar 0,33 persen secara bulanan (m-to-m) pada September 2024, sementara inflasi tahunan (y-on-y) mencapai 2,05 persen, masih di bawah batas maksimal inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 3,50 persen. Adapun inflasi tahun kalender (y-to-d) tercatat sebesar 0,79 persen.

Inflasi bulan September didorong oleh kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang menyumbang inflasi sebesar 0,25 persen. Komoditas utama yang mempengaruhi inflasi adalah pisang, ikan cakalang, dan ikan layang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, menjelaskan bahwa inflasi di provinsi ini terutama dipicu oleh pengeluaran di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil mencapai 1,29 persen. "Dua kabupaten, yaitu Mamuju dan Majene, mencatat inflasi tertinggi. Mamuju sebesar 2,19 persen dan Majene 1,94 persen. Kenaikan harga ikan menjadi faktor utama penyebab inflasi," ujar Tina.

Menurut Tina, kenaikan harga ikan cakalang dan ikan layang disebabkan oleh menurunnya stok di pasar, yang dipengaruhi oleh sedikitnya hasil tangkapan nelayan. Kondisi cuaca buruk juga memperparah situasi, sehingga jumlah ikan yang berhasil ditangkap nelayan berkurang. Selain itu, musim ikan yang biasanya terjadi pada bulan Oktober belum sepenuhnya dimulai. "Cuaca buruk menjadi penyebab berkurangnya hasil tangkapan nelayan, dan musim ikan belum dimulai," tambahnya.

Selain itu, kenaikan harga pisang juga berkontribusi pada inflasi, seiring dengan meningkatnya permintaan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Menanggapi situasi inflasi ini, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, terus mendorong pentingnya ketahanan pangan di Sulawesi Barat, bahkan sampai pada level kedaulatan pangan. Menurutnya, Sulbar seharusnya mampu menjadi penyedia komoditas pangan untuk daerah lain, bukan sebaliknya bergantung pada suplai dari luar.

"Ketidaksiapan daerah dalam hal ketahanan pangan dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah, seperti tanah subur dan pekarangan luas, serta memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan. Ini adalah peluang besar untuk mewujudkan Sulbar sebagai pelopor ekonomi hijau dan biru di Indonesia," jelas Bahtiar.

Dengan upaya peningkatan kedaulatan pangan, Sulbar diharapkan dapat mengendalikan inflasi secara lebih efektif, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. (red)