BPBD Sulbar Fasilitasi Aktivasi IKD, Perkuat Dukungan ASN terhadap Program Perlindungan Sosial
Mamuju, TOKATA.id – Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat, mengikuti fasilitasi pelayanan dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Ruang Command Center Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sulawesi Barat, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana.
Pelayanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memperluas keterlibatan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Perlinsos. Fasilitasi dilakukan melalui layanan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat, guna mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada aparatur.
Melalui kegiatan ini, para ASN memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pendampingan terkait pendaftaran, aktivasi, dan pemanfaatan IKD. Selain mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi kependudukan, kesiapan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan Agen Perlinsos.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa partisipasi ASN dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap program pemerintah, khususnya dalam mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak semata-mata tentang perubahan cara mengelola data, tetapi juga tentang menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. Melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, BPBD Sulawesi Barat turut mengambil bagian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik. (*/Rigo Pramana)
