Sinergi Pengawas Daerah: Mamuju Jadi Ruang Penyamaan Persepsi Pengelolaan Keuangan
Mamuju, TOKATA.id — Jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa, 19 Mei 2026.
Kegiatan bertema “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan” itu dihadiri pula APIP Inspektorat Kabupaten Mamuju dan jajaran inspektorat kabupaten lain se-Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti secara daring.
Acara dibuka secara resmi oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir. Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut sebagai sarana kolaborasi dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antar lembaga pengawas dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,” kata Natsir. Ia menambahkan harapan agar kegiatan dapat semakin meningkatkan kapasitas Inspektorat provinsi maupun kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah.
Penyelenggaraan sharing session sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Sesi diskusi menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat Syakran Budi, Koordinator Pengawasan Investigasi BPKP Sulawesi Barat Rochmad Budiyono, dan Kasatgas Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono. Para pembicara membahas aspek tata kelola keuangan daerah, praktik pengawasan, serta perspektif hukum keuangan negara.
Penyelenggara berharap forum ini menjadi ruang belajar bersama dan penyamaan persepsi, sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan diharapkan mendorong tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
