Perkuat Data, Sulbar Sempurnakan RKPD agar Tepat Sasaran

Mamuju, TOKATA.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat pengelolaan data sektoral sebagai bagian dari finalisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Upaya itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Badan Pusat Statistik, guna memastikan perencanaan lebih tepat sasaran dan berdasar kebutuhan riil masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, hadir dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Kantor Bappeda Sulbar, Selasa (19/5/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Suhardi Duka agar data sektoral dijadikan kunci dalam penyusunan kebijakan dan program daerah.

Koordinasi lintas perangkat daerah tersebut bertujuan melakukan validasi dan sinkronisasi data antar sektor. Ridwan menekankan bahwa harmonisasi data menjadi modal utama untuk menghasilkan dokumen RKPD yang objektif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Proses penyusunan RKPD juga mengikuti landasan hukum yang berlaku, antara lain Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta mekanisme evaluasi dan perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. “Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi merupakan proses penyempurnaan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi,” ujar Ridwan.

Melalui rapat kerja di Bappeda, seluruh pemangku kepentingan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diundang duduk bersama untuk meramu dan menyempurnakan draf akhir RKPD Pemprov Sulbar, sehingga program kerja ke depan memiliki dasar data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*/Rigo Pramana)