Memperkuat Benteng Keuangan: APIP Didorong Beri Manfaat Nyata bagi Pembangunan
Mamuju, TOKATA.id — Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan keynote speech pada Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa (19/5/2026).
Bertema “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan”, acara diikuti jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Kabupaten Mamuju, serta inspektorat kabupaten lain se-Provinsi Sulawesi Barat—beberapa peserta mengikuti secara daring.
Dalam sambutannya Natsir mengatakan kegiatan itu strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pernyataan itu selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka dalam memperkuat pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang‑undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Natsir.
Ia menekankan pentingnya memperkuat peran inspektorat sebagai early warning system pemerintah daerah. Menurut Natsir, pengawasan APIP tidak sekadar menilai kepatuhan administratif, tetapi juga harus menghasilkan manfaat nyata yang berdampak pada pembangunan daerah. Peran konsultatif APIP, ujarnya, perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan integritas dan profesionalisme.
Sharing session menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, antara lain Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat Syakran Budi, Korwas Investigasi BPKP Sulawesi Barat Rochmad Budiyono, dan Kasatgas Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono. Mereka membahas aspek tata kelola keuangan daerah, praktik pengawasan, dan perspektif hukum keuangan negara.
Penyelenggara berharap kegiatan ini memperkuat kapasitas inspektorat provinsi dan kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, serta mempererat sinergi antara DJPb, BPKP, KPK, dan inspektorat—sebagai benteng bersama menjaga integritas pengelolaan keuangan di Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
