Kontrak Farming Jadi Kunci agar MBG Serap Produksi Lokal
Mamuju, TOKATA.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberi napas baru bagi perputaran ekonomi Sulawesi Barat. Namun di balik geliat itu, pemerintah provinsi masih menghadapi pekerjaan rumah: sebagian besar bahan baku pangan untuk MBG masih didatangkan dari luar daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam konsultasi Tim Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana di ruang kerja Sekda, Selasa, 19 Mei 2026. Rapat membahas kondisi dapur MBG, kesiapan pasokan pangan, dan dampak ekonomi program yang mulai terasa.
Menurut Junda, hingga kini terdapat 164 dapur MBG (SPPG) di Sulbar. Sebanyak 114 dapur sudah aktif beroperasi, sementara 50 lainnya masih tertahan karena masalah administrasi dan kelayakan teknis.
“Ada 164 kondisi eksisting. Saat ini 114 aktif, 50 masih suspend dalam proses, antara lain terkait IPAL,” ujar Junda.
Kendala utama yang menyebabkan puluhan dapur belum beroperasi adalah dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta standar kebersihan dan kelayakan gizi. Beberapa dinas telah turun tangan melakukan pendampingan: Dinas Lingkungan Hidup menangani pelayanan IPAL, dan Dinas Kesehatan melalui Labkesda melakukan pemeriksaan gizi dan kebersihan.
“Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan pelayanan IPAL, dan Dinas Kesehatan melalui Labkesda juga telah melakukan penelitian serta mengeluarkan rekomendasi terkait kelayakan gizi dan kebersihan,” kata Junda.
Data ekonomi yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan program MBG mulai berdampak pada pertumbuhan daerah. Junda menyebutkan ekonomi Sulbar pada triwulan I 2025 tumbuh 5,33 persen. Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi salah satu penopang, dengan kenaikan hingga 33,85 persen.
“Dari data Biro Ekonomi, MBG memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Junda. Ia menambahkan bahwa sekitar 34 persen pertumbuhan sektor makan dan minum dipicu oleh beroperasinya SPPG atau dapur MBG.
Meski demikian, lonjakan angka pertumbuhan itu belum sepenuhnya dinikmati pelaku usaha dan petani lokal. Nilai impor bahan pangan justru meningkat, dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen, karena beberapa komoditas yang dibutuhkan program — seperti beras premium, telur ayam, dan daging ayam — masih banyak disuplai dari luar Sulbar.
“Kita mengimpor banyak; impor meningkat dari 2,2 menjadi 9,23 persen,” kata Junda. Padahal Sulbar secara kuantitas surplus produksi beras, namun kualitas yang dibutuhkan MBG tergolong premium sehingga pasokan lokal belum memadai.
Untuk mengurangi ketergantungan impor, Pemerintah Provinsi Sulbar menyiapkan skema kontrak farming antara dapur MBG dan pemasok lokal. Junda telah meminta dinas terkait merancang draft kerja sama agar dapur-dapur SPPG menyerap lebih banyak komoditas lokal sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka.
“Tindak lanjut arahan Gubernur yaitu kontrak farming akan kita lakukan,” ujarnya. Ia juga mengimbau seluruh anggota tim Satgas dan pemerintah kabupaten untuk bekerja kolaboratif sejak awal agar pengawasan dan distribusi pangan berjalan lebih efisien.
“Kalau tim bekerja sendiri-sendiri, sulit; yang diperlukan adalah kolaborasi,” kata Junda.
Pemprov Sulbar berharap pertumbuhan ekonomi yang dicatat lewat MBG benar-benar dirasakan masyarakat luas, bukan sekadar angka tinggi sementara bahan pangan tetap didatangkan dari luar daerah. (*/Rigo Pramana)
