DPRD Sulbar Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Melestarikan Identitas Daerah
Mamuju, TOKATA.id — DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, di Ruang Rapat Banggar DPRD Sulawesi Barat, Rabu, 20 Mei 2026.
Rapat dipimpin Ketua Pansus Abd. Rahim, didampingi Wakil Ketua Haluddin, Sekretaris Jumiaty A. Mahmud, serta sejumlah anggota DPRD. Hadir pula perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf).
Pembahasan tersebut merupakan wujud komitmen DPRD Sulawesi Barat untuk memperkuat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah sebagai identitas dan kekayaan masyarakat Sulbar. Menurut Pansus, regulasi yang disusun diharapkan menjadi payung hukum untuk pelestarian nilai-nilai lokal, adat istiadat, kesenian tradisional, dan situs budaya, serta memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menekankan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan berbasis potensi serta kearifan lokal.
Dalam rapat, Pansus menekankan pentingnya menyelaraskan substansi ranperda dengan kondisi riil masyarakat. Pembahasan diarahkan untuk memastikan sinergi antarperangkat daerah sehingga program pemajuan kebudayaan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat menjadi forum untuk menghimpun masukan, saran, dan pandangan OPD terkait agar muatan ranperda lebih komprehensif serta mudah diimplementasikan. Dengan penyusunan yang matang, Pansus berharap ranperda ini dapat menjadi instrumen bagi pelestarian sekaligus pengembangan kebudayaan Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
