Harmoni Sektor Kelautan, DKP Sulbar dan BPPMHKP Pacu Potensi Tuna Lokal
Mamuju, TOKATA.id – Gelombang potensi sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat (Sulbar) terus dipacu lewat kolaborasi lintas instansi. Selasa (28/4/2026), Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Mamuju, Muhammad Dusil Hafid, memimpin kunjungan teknis ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, disambut langsung Kepala DKP Safaruddin, S.DM, didampingi jajarannya di Aula DKP.
Koordinasi strategis ini selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka: tata kelola responsif untuk kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Provinsi telah bentuk Badan Pendapatan Daerah serta UPTD Pengelolaan Taman Laut dan Pesisir Kepulauan Balabalakang, memastikan sumber daya perikanan—terutama tuna—terkelola administratif guna dongkrak PAD.
Diskusi ungkap fakta pedih: banyak hasil tangkapan Sulbar diekspor via perusahaan tetangga, tercatat sebagai komoditas daerah lain, sehingga PAD Sulbar tergerus. "Sinkronisasi data antar-stakeholder harga mati, acuan utama regulasi ekspor-impor," tegas Dusil Hafid, menekankan penguatan Surat Keterangan Asal (SKA).
BPPMHKP juga dorong DKP Sulbar beri rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi UKM pengolah ikan. Safaruddin responsif: usulkan bantuan Vessel Monitoring System (VMS) dan fish finder untuk akurasi data penangkapan, plus bangun kampung nelayan berfasilitas cold storage dan pabrik es balok.
Meski anggaran terbatas, Safaruddin instruksikan jajarannya hapus ego sektoral via komunikasi intensif dengan BPPMHKP. "Dengan harmoni lautan antar-KKP, provinsi, hingga kabupaten, kejayaan perikanan Sulbar segera terwujud. Tantangan justru pemacu kerja keras-cerdas, agar hasil laut tak hanya melimpah di air, tapi berbuah kesejahteraan nelayan," pungkasnya optimis. (*/Rigo Pramana)
