Kesbangpol Sulbar Terima Audiensi FKPT: Perkuat Sinergi Cegah Radikalisme
Mamuju, TOKATA.id - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menerima audiensi dan silaturahmi dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (5/2/2026).
Audiensi yang turut dihadiri pejabat fungsional Bidang Kewaspadaan Kesbangpol Sulbar itu membahas penguatan sinergi dan koordinasi dalam upaya pencegahan paham radikalisme dan terorisme di wilayah Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Darwis Damir menyampaikan bahwa selain sebagai ajang silaturahmi, audiensi ini menjadi momentum penting bagi Kesbangpol untuk memahami secara lebih utuh peran FKPT di daerah.
“Hari ini, selain silaturahmi, saya juga ingin lebih memahami sejauh mana peran FKPT selama ini, bagaimana pola kerja dan jejaringnya, serta bagaimana kontribusi konkret FKPT dalam upaya pencegahan terorisme di daerah,” ujar Darwis.
Ia juga menegaskan pentingnya peran FKPT dalam aspek pengawasan, mitigasi, serta kerja sama lintas institusi, khususnya dengan aparat dan lembaga terkait dalam isu ideologi, radikalisme, dan terorisme. Apalagi ini menjadi bagian atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Menurut Darwis, FKPT merupakan mitra strategis Kesbangpol dalam menjaga stabilitas ideologi dan keamanan daerah. “Itulah sebabnya FKPT menjadi mitra yang sangat penting bagi Kesbangpol. Saya berharap melalui pertemuan ini kita bisa membangun pemahaman yang sama, menyamakan langkah, dan memperkuat sinergi ke depan,” katanya.
Lebih lanjut, Darwis menekankan bahwa strategi pencegahan ke depan tidak boleh hanya bersifat reaktif. Pemerintah daerah, bersama FKPT, mendorong pendekatan yang lebih integratif dan berkelanjutan.
“Strategi pencegahan yang kita dorong ke depan harus bersifat integratif, mitigatif, berbasis jejaring sosial, serta memanfaatkan modal sosial atau social capital yang ada di masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Barat H. Muhammad Sahlan menjelaskan bahwa saat ini FKPT tengah melakukan Pengukuran Indeks Kerawanan Terorisme (IKT) atau Survei Risiko Terorisme (SRT) sebagai upaya memetakan tingkat risiko, kerawanan, dan potensi terorisme di daerah.
Ia menyampaikan bahwa dalam konteks kelembagaan, FKPT masih sangat menyesuaikan diri dengan kebijakan dan struktur induk di tingkat pusat. Bahkan, dalam beberapa program, indikator komunikasi keagamaan dan pendekatan sosial telah ditentukan sejak awal, sehingga ruang improvisasi daerah masih cukup terbatas.
“Sejak kepengurusan tahun lalu, aktivitas FKPT di daerah sangat bergantung pada arahan dan penugasan dari pusat,” ujarnya.
Meski demikian, FKPT tetap melakukan berbagai upaya koordinasi dengan instansi terkait dan elemen masyarakat, termasuk melalui jalur pendidikan dan sekolah. Hasil pengukuran indeks tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan bersama, guna memberikan gambaran objektif mengenai tingkat risiko dan potensi terorisme di Sulawesi Barat, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang lebih terukur. (*/Rigo Pramana)