Bapenda Sulbar Kunci Celah Retribusi: Serah Terima Blangko ke Koperindag Jadi Fondasi PAD Transparan
"Di tengah tuntutan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat (Sulbar) mengambil langkah tegas: menyerahkan blangko retribusi daerah ke Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar pada Senin (12/1/2026). Upaya ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan senjata ampuh untuk menutup celah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga."
Mamuju, TOKATA.id - Pada Senin, 12 Januari 2026, di Ruang Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, proses serah terima berlangsung tertib dan terdokumentasi lengkap. Hadir Muh. Taupan sebagai kolektor PAD dari Dinas Koperindag Sulbar, acara ini menandai komitmen lintas OPD untuk memperkuat administrasi retribusi—sebuah ritual administratif yang kini berubah menjadi benteng pengawasan ketat.
Plt. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, menegaskan langkah ini sebagai "pukulan awal" terhadap celah administrasi yang selama ini menggerus potensi PAD.
"Ini aksi nyata dan cepat untuk mengokohkan akuntabilitas retribusi daerah. Administrasi tertib bukan lagi janji kosong, tapi fondasi agar PAD dikelola optimal, transparan, dan bebas dari bayang-bayang penyimpangan," tegas Gaffar.
Ia kritis menyoroti koordinasi lintas OPD sebagai kunci utama: bukan hanya mengejar angka pendapatan, tapi membangun sistem terintegrasi yang memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen Kepala Bapenda: Dari Struktur ke Sinergi
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menambahkan bahwa serah terima ini sejalan dengan penataan PAD pasca-penguatan struktur kelembagaan. "Ini bukan urusan kertas belaka, tapi fondasi profesionalisme yang menjamin transparansi dan tanggung jawab. Titik awal ini akan kami dorong menjadi gelombang sinergi dengan semua OPD pengelola retribusi," katanya tegas.
Abdul Wahab menekankan, setiap potensi pendapatan harus digarap sesuai regulasi, menghindari jebakan birokrasi lamban yang kerap menjadi lahan subur korupsi administratif.
Langkah ini mendukung misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan pemerintahan baik: akuntabel, pelayanan dasar berkualitas, dan PAD yang mengalir deras seperti sungai Polewali Mandar—mengairi pembangunan Sulbar secara berkelanjutan.
Melalui inisiatif ini, Bapenda Sulbar optimistis PAD akan tertata lebih rapi, transparan, dan abadi, memperkokoh pondasi keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi regional. (*/Rigo Pramana)