Wagub Sulbar Tegaskan Kesiapan Mitigasi dan Pengamanan Nataru 2025
"Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat menyiapkan strategi mitigasi bencana dan pengamanan publik. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menegaskan kesiapan penuh seluruh elemen untuk memastikan keamanan, kelancaran mobilitas, dan ketersediaan kebutuhan pokok di tengah ancaman cuaca ekstrem yang bisa memicu bencana alam."
Mamuju, TOKATA.id – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) antara pusat dan daerah terkait persiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang Oval Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar ini membahas langkah mitigasi terintegrasi untuk menjawab berbagai tantangan pada momen Nataru.
Pasangan Gubernur Suhardi Duka ini menegaskan, seluruh sumber daya dan unsur terkait akan dikerahkan secara maksimal. Fokus utama adalah menjamin keamanan, kelancaran mobilitas masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana dan cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan terjadi.
“Kami berkomitmen menjaga agar aktivitas selama Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan,” tegas Wagub Salim.
Wagub menyoroti potensi bencana akibat curah hujan tinggi yang dapat memicu longsor dan banjir, juga gelombang laut yang bergejolak. "Cuaca ekstrem sekarang ini memang menjadi perhatian serius. Longsor dan banjir mengancam sekaligus gelombang laut yang tidak menentu," ujarnya.
Lebih jauh, dia menegaskan kesiapan pemprov menindaklanjuti instruksi pusat dengan memastikan sinergi dan gerak cepat antar instansi teknis. Antisipasi ditujukan pada rawan bencana, pengamanan jalur transportasi, pengendalian harga pangan, kesiapan layanan kesehatan, serta penjagaan ketat rumah ibadah dan ruang publik.
“Kami siapkan mekanisme distribusi logistik yang berjalan mulus, agar saat bencana terjadi, bantuan tidak terhambat dan dapat segera disalurkan tanpa alasan keterlambatan,” jelasnya.
Rakor ini diikuti pula oleh sejumlah kementerian dan lembaga teknis, termasuk BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Basarnas, Kementerian Pangan, TNI-Polri, dan PLN, yang memberikan paparan teknis masing-masing sebagai bagian dari kesiapan terpadu. (*/Rigo Pramana)