Sekda Sulbar Desak SPBE Jadi Pengukur Kinerja OPD, Bukan Sekadar Formalitas
"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sulawesi Barat bukan lagi rutinitas administratif, melainkan senjata tajam untuk ukur kinerja OPD dan TPP 2026. Kepala Diskominfo Muhammad Ridwan Djafar tekankan: tanpa implementasi nyata, digitalisasi ini hanya mimpi indah yang tak berubahkan birokrasi usang."
Mamuju, TOKATA.id – Arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat soal SPBE dalam evaluasi kinerja OPD bukan sekadar seruan rutin, melainkan panggilan darurat untuk lahirkan tata kelola digital yang benar-benar hidup. SPBE kini bergeser dari kewajiban kertas menjadi tolok ukur ketat, efektivitas layanan, disiplin aparatur, dan kinerja riil yang terukur.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan arahan ini selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S.Mengga. Mereka ingin pemerintahan tak lagi terjebak lumpur birokrasi konvensional, tapi meluncur kencang di rel digital untuk layani rakyat lebih cepat dan adil.
Capaian SPBE Sulbar yang sudah tembus target nasional memang membanggakan, fondasi digital telah tegak berdiri. Tapi Ridwan Djafar menusuk lebih dalam, tantangan sesungguhnya bukan mengejar angka indeks, melainkan ubah pola kerja birokrasi yang masih alot. "SPBE bukan soal skor semata, tapi pemicu kerja tertib, transparan, dan terukur di setiap OPD. Ini harus jadi darah daging budaya ASN," tegasnya dengan nada kritis.
Diskominfo bahkan posisikan SPBE sebagai pengungkit utama penilaian kinerja OPD, termasuk kaitannya dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2026 seperti disinggung Sekda. Konsistensi jadi kunci emas: tanpa itu, sistem digital hanya hiasan kosong.
Menanggapi, Diskominfo dorong integrasi lintas OPD, dari situs web resmi yang responsif, layanan administrasi elektronik yang mulus, hingga penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah ini seperti menjahit data terpecah menjadi kain utuh: percepat informasi, satukan data, dan ukir akuntabilitas yang tak terbantahkan.
"Ketika SPBE mengalir lancar, disiplin kerja lahir otomatis. Kehadiran, laporan kinerja, hingga layanan publik tercatat real-time, ini yang kita kejar habis-habisan," ujar Ridwan,
Lebih jauh, penguatan SPBE jawab keluhan publik, survei kepuasan ungkap rendahnya pengetahuan masyarakat soal program daerah. Digitalisasi terintegrasi buka pintu informasi lebar-lebar, program, kebijakan, capaian pembangunan tumpah ruah, transparan, dan mudah diakses.
"SPBE, humas OPD, dan PPID harus beriringan seperti roda gigi mesin. Bukan urusan satu OPD, tapi kolaborasi total dukung panca daya Gubernur Sulbar, wujudkan pemerintahan modern yang sungguh melayani," tutup Ridwan Djafar, pesannya menggema seperti spektrum perubahan. (*/Rigo Pramana)