Penipuan Berkedok Pejabat Sulbar Marak, Akun Sekda Sulbar Junda Maulana Dicatut

"Pemprov Sulawesi Barat kembali diwarnai praktik penipuan daring yang mencatut nama pejabat penting. Setelah wakil gubernur, kini Sekretaris Daerah (Sekda) Junda Maulana menjadi sasaran pembuat akun palsu Facebook. Masyarakat diminta mewaspadai dan selalu memverifikasi informasi demi menghindari jebakan tipu daya yang bisa merugikan banyak pihak."

Mamuju, TOKATA.id – Penipuan dengan modus mencatut nama pejabat tinggi kembali terjadi di Sulawesi Barat. Kali ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menjadi korban pencatutan identitas melalui akun Facebook palsu yang dioperasikan oleh oknum tanpa rasa tanggung jawab.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, juga pernah mengalami hal serupa. Praktik kejahatan siber ini menimbulkan keresahan sekaligus risiko kriminal yang serius bagi pejabat dan masyarakat luas.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP), Muhammad Ridwan Djafar, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun-akun yang mengaku mewakili pejabat Pemprov Sulbar — mulai dari Gubernur Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, hingga Sekretaris Daerah Junda Maulana. Ia menegaskan pentingnya skeptisisme dan pengecekan ulang terhadap setiap informasi yang beredar.

"Dengan kejadian terbaru ini, kami mengimbau warga agar selalu waspada dan skeptis saat menerima pesan atau permintaan yang mengatasnamakan pejabat Pemprov Sulbar," tegas Muhammad Ridwan pada Kamis, (04/12).

Menurutnya, hanya ada satu akun resmi milik Sekretaris Daerah yang aktif dan digunakan untuk komunikasi formal, yaitu akun Facebook pribadi Junda Maulana. Segala akun lain yang mengaku sebagai Sekda adalah palsu dan tidak dapat dipercaya.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh akun-akun palsu ini kerap kali menyapa masyarakat, namun motif dan jumlah korban dari praktek penipuan ini belum dapat dipastikan.

"Sehingga kami sekali lagi meminta masyarakat untuk tidak menanggapi dan melayani komunikasi dari akun-akun yang mencurigakan tersebut," pungkasnya.

Fenomena pencatutan nama pejabat ini menegaskan urgensi memperkuat literasi digital dan kewaspadaan publik terhadap modus kejahatan siber yang kian canggih dan merajalela. (*/Rigo Pramana)