Dari Hutan ke Ekonomi Khusus: Langkah Strategis Sulbar di Bawah Kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka

"Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Daerah Junda Maulana, menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Kehutanan untuk memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang mencapai 60 persen wilayah provinsi. Mulai dari upaya kompensasi karbon hingga legalisasi kawasan untuk masyarakat, hingga persiapan pelepasan lahan untuk kawasan ekonomi khusus yang tetap menjaga keseimbangan konservasi dan pembangunan produktif."

Mamuju, TOKATA.id - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, mengadakan dialog intensif dengan Menteri Kehutanan. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas keberlangsungan kehutanan di Sulbar, provinsi yang memiliki sekitar 60 persen wilayahnya sebagai kawasan hutan.

Menurut Junda Maulana, pertemuan itu krusial karena wilayah hutan Sulbar menjadi tumpuan utama bagi pembangunan berkelanjutan. “Kita berada di persimpangan antara menjaga kelestarian hutan dan potensi sumber daya mineral yang melimpah. Namun, kita tak sembarangan mengelola," ujarnya. “Kami berharap kehadiran konservasi hutan ini memberikan kompensasi, khususnya terkait karbon.”

Pemprov Sulbar tengah menyiapkan proposal pengajuan kompensasi karbon, dengan dukungan NGO yang telah melakukan kajian mendalam. Di samping itu, Sulbar juga mengajukan program revitalisasi kawasan hutan yang rusak dan perlu perbaikan segera.

Tak hanya itu, pertemuan juga mengulas status Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang belum bersertifikat. Junda memaparkan banyak lokasi yang kini telah dihuni masyarakat justru tercatat sebagai kawasan hutan. “Ada kantor pemerintahan, sawah, ladang—semua sudah menjadi bagian kehidupan warga. Kami berharap segera ada keputusan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hak atas tanah mereka,” katanya.

Isu lain yang turut dibahas adalah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulbar. Beberapa kawasan diusulkan untuk perubahan status lahan. “Pak Menteri berjanji akan mempelajari usulan ini, dan pada 11 Desember mendatang akan ada pengkajian lintas sektor di pusat, yang akan dihadiri langsung oleh Pak Gubernur,” jelas Junda Maulana.

Pemprov Sulbar juga tengah mempersiapkan pelepasan sebagian kawasan hutan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK). Langkah ini dilakukan dengan ketat menjaga keseimbangan antara konservasi dan pengembangan kawasan produktif.

“Standar konservasi tidak boleh kurang dari 40 persen. Saat ini, kami masih menjaga kawasan hutan sekitar 50 persen dari total 60 persen wilayah hutan Sulbar. Ini menunjukkan kita tetap aman dan bertanggung jawab,” ujar Junda Maulana. “Lahan yang dilepas akan diperuntukkan bagi kawasan industri Pasangkayu dan pengembangan KEK yang menjadi tulang punggung ekonomi masa depan Sulbar.” (*/Rigo Pramana)