Evaluasi Ketat Transfer Fiskal Sulbar: Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Fokus Utama
Mamuju, TOKATA.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tengah menjalani evaluasi komprehensif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar. Penilaian ini menyoroti akuntabilitas pengelolaan transfer fiskal ke daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung hari Senin (10/11) di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar.
Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, yang terbaru diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2025. Tujuan utama evaluasi adalah memastikan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar berjalan transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, bersama jajaran pejabat struktural seperti Sekretaris BPKPD Fahri Yusuf, Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, Kabid Penatausahaan dan Kas Daerah A. Kustia Hatta, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR Indah Mustika Sari, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, dan Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda Abdul Kuddus.
Dari pihak BPKP Perwakilan Sulbar, hadir tim audit internal yang terdiri atas Anastasia Apriani, Siti Azzahra Putri, dan Fitra Nur Hidayatullah, bertugas melakukan evaluasi dan telaah mendalam.
Dalam diskusi, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra menyampaikan apresiasi atas langkah BPKP. Ia menegaskan pengawasan dan evaluasi adalah pilar penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berintegritas.
"Kami mendukung penuh langkah BPKP dalam memastikan pengelolaan transfer fiskal berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Bagi kami, evaluasi ini bukan sekadar proses pemeriksaan, tetapi momentum untuk memperkuat tata kelola fiskal dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Ali Chandra.
Lebih jauh, ia menegaskan hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan atas sistem pelaporan, pengawasan, serta tindak lanjut pengelolaan dana transfer pusat di Sulbar agar semakin transparan dan bertanggung jawab.
Kolaborasi BPKPD Sulbar bersama BPKP ini sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya misi ke-5 yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Kami terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui transparansi fiskal dan tanggung jawab dalam setiap rupiah dana publik yang dikelola," tutup Ali Chandra optimis. (*/Rigo Pramana)