Bapperida Sulbar Tegaskan Integrasi Program dalam RAPBD 2026

"Mamuju tengah malam ini bergumul dalam tarik-menarik strategi anggaran daerah 2026. Bapperida Sulbar memikul amanah besar untuk mengawal penyusunan APBD yang sarat dampak bagi rakyat dan pembangunan. Dengan panggung utama di Kantor DPRD Sulbar, dialog antar banggar, komisi DPRD, dan OPD menegaskan bahwa setiap rupiah harus terukur, terarah, dan bernilai tambah."

Mamuju, TOKATA.id – Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) untuk Tahun Anggaran 2026 memasuki fase penentuan yang krusial. Pada Kamis, 20 November 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar memainkan peran vital dalam diskusi mendalam rancangan APBD (RAPBD) 2026 di kantor DPRD Sulbar.

Rapat pembahasan melibatkan Badan Anggaran DPRD, seluruh komisi DPRD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar. Kehadiran Bapperida tak hanya simbolis, tetapi strategis guna menjamin seluruh alokasi anggaran OPD menyatu padu dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Plt. Kepala Bapperida, Darwis Damir, menegaskan bahwa penyusunan RAPBD ini berjalan di bawah pengawasan ketat pimpinan daerah dengan fokus dampak nyata di lapangan. “Sesuai arahan Sekprov dan Ketua TAPD, Junda Maulana, anggaran yang digunakan harus efisien dan terukur. Dana tidak boleh disia-siakan pada program tanpa pengaruh ekonomi, melainkan diarahkan pada sektor yang dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan layanan dasar, dan menggerakkan pertumbuhan daerah,” jelas Darwis.

Gubernur Suhardi Duka menegaskan pentingnya APBD 2026 yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Prioritas utama meliputi percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil. “Anggaran daerah adalah instrumen strategis mensejahterakan rakyat. Tugas kami di Bapperida memastikan alokasi anggaran menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam sesi pembahasan bersama Banggar dan komisi, Bapperida aktif mendampingi OPD menyajikan rencana program teknis RAPBD 2026. Koordinasi ini menjadi jembatan yang krusial antara aspirasi legislatif dan kapasitas fiskal eksekutif.

Bapperida berkomitmen mengawal transparansi dan akuntabilitas selama proses pembahasan. Tujuannya memastikan APBD 2026 yang ditetapkan menjadi motor penggerak visi pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. (*/Rigo Pramana)