Bapperida Sulbar Kuatkan Tata Kelola Pemerintahan lewat Aksi HAM
Mamuju, TOKATA.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah ( Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kembali posisinya sebagai penggerak utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan lewat pendampingan intensif pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia ( HAM
). Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Evaluasi Pelaporan Aksi HAM B.08 dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM B.12 Tahun 2025, yang berlangsung pada Jumat, 21 November 2025, di Hotel Maleo Mamuju.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, mewakili Plt. Kepala Bapperida, Muh. Darwis Damir, berperan sebagai pendamping teknis pelaporan Aksi HAM B.12. Kehadiran Bapperida menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah agar pelaporan Aksi HAM sesuai standar, tepat waktu, dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel.
Langkah nyata ini mulus sejalan dengan Misi kelima Panca Daya Sulawesi Barat, arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan layanan dasar berkualitas untuk seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia ( Kanwil Kemenham) Sulbar, I Gde Sandi Gunasti, menegaskan bahwa Aksi HAM bukan sekadar pemenuhan target administratif, tetapi merupakan komitmen konkret pemerintah menjamin akses dan perlindungan hak bagi kelompok rentan. Ia juga mendorong sinergi perangkat daerah untuk mengatasi kendala pelaporan dan menginovasi pelaksanaan Aksi HAM yang lebih efektif.
Kegiatan ini mengevaluasi capaian RAN HAM B.08, kendala yang muncul di lapangan, serta menyusun strategi pelaporan RAN HAM B.12 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Rapat dipimpin Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kemenham Sulbar, Fahrizal Jasin, dan dihadiri perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Biro Hukum, dan Bapperida kabupaten se-Sulawesi Barat.
Dengan keikutsertaan aktif dalam forum ini, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan komitmennya tidak hanya mengawal program pembangunan, tetapi juga menjadikan pemenuhan HAM sebagai bagian integral tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)