Transformasi Digital di Sulbar, ASN Dinas Kesehatan Tunjukkan Kesiapan Kompetensi Digital

Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencatat capaian signifikan dengan meraih skor 2,76 dari skala 4, berpredikat “Baik,” dalam pengukuran kompetensi digital ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar.

Hasil itu diungkapkan dalam Ekspose Hasil Pengukuran Kompetensi Digital yang sekaligus menjadi penutupan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (17/10), di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengapresiasi antusiasme dan keterlibatan penuh pegawai Dinas Kesehatan dalam asesmen digital tersebut. Ia menegaskan bahwa transformasi digital di sektor kesehatan bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

“ASN dituntut beradaptasi dan menguasai teknologi sebagai alat percepatan pelayanan publik yang efektif dan efisien,” ujar dr. Nursyamsi pada Minggu, 19 Oktober 2025.

Dari hasil asesmen, sebagian besar pegawai Dinas Kesehatan kelolosan predikat Baik, menunjukkan kesiapan mereka menghadapi tantangan digitalisasi layanan kesehatan.

Menurut dr. Nursyamsi, pemetaan kompetensi digital merupakan langkah strategis yang memperkuat tata kelola pemerintahan, menjamin transparansi, dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Ini sejalan dengan misi ke-5 RPJMD Sulawesi Barat 2025–2029 yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

“Pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, dan responsif hanya dapat tercapai dengan SDM yang mampu mengintegrasikan teknologi digital. Data hasil pengukuran ini menjadi pijakan krusial untuk perencanaan peningkatan kapasitas aparatur secara sistematis,” tambahnya.

dr. Nursyamsi juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga atas dukungan penuh terhadap digitalisasi birokrasi dan pelayanan, terutama di sektor kesehatan.

Dinas Kesehatan Sulbar berkomitmen memperkuat kapasitas ASN dan Non-ASN agar transformasi digital benar-benar terimplementasi menjadi pelayanan kesehatan yang efisien, inklusif, dan berbasis data — bukan sekadar jargon semata. (*/Rigo Pramana)