Tanpa Dokter Spesialis, Pengadaan Alat Kesehatan untuk Pasien Stroke di Sulbar Terhambat

Mamuju, TOKATA.id – Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menggenjot program SIHREN (Strengthening Indonesia's Healthcare Referal Network) untuk memperkuat tulang punggung sistem rujukan kesehatan nasional. Program strategis ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan penanganan penyakit utama, yakni Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU KIA).

Dalam implementasinya, Kemenkes tidak hanya berfokus pada penyediaan Alat Kesehatan (Alkes) penunjang. Kemenkes menegaskan, setiap rumah sakit wajib melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif. Tujuannya, memastikan setiap alat yang diberikan tepat guna dan selaras dengan jenis layanan prioritas yang dijalankan.

Namun, komitmen pemerintah daerah menjadi penentu keberhasilan. Di balik upaya penyediaan alat, realitas di lapangan kerap berbenturan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Contoh nyata terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Pengusulan alat penunjang layanan stroke untuk RSUD Provinsi Sulawesi Barat terhambat oleh satu masalah klasik: belum tersedianya dokter spesialis bedah saraf.

Menjawab masalah struktural ini, Kemenkes mengingatkan adanya Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Program yang payung hukumnya tercantum dalam Perpres No. 31 Tahun 2019 dan Permenkes No. 36 Tahun 2019 ini menjadi jalur cepat bagi daerah untuk merekrut tenaga spesialis. Kemenkes memberikan dukungan penuh, mulai dari rekrutmen, penempatan, pembinaan, hingga tunjangan.

"Dalam konteks Sulawesi Barat, RSUD Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat memanfaatkan program PGDS ini untuk mengatasi keterbatasan tenaga dokter spesialis bedah saraf, khususnya dalam pelayanan pasien stroke," ujar Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, Senin (20/10).

Di sisi lain, ada secercah harapan dari skema jangka panjang. Saat ini, satu dokter RSUD Provinsi Sulbar, dr. Muh. Firdaus Burhan, sedang menempuh pendidikan spesialis bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga melalui beasiswa LPDP.

"Diharapkan, pada tahun 2028, dr. Firdaus dapat kembali bertugas dan memperkuat layanan spesialistik di Sulawesi Barat," tambah Nursyamsi.

Sinergi antara Kemenkes dan pemerintah daerah melalui program SIHREN dan PGDS diuji untuk mewujudkan layanan kesehatan rujukan yang kuat, merata, dan berkualitas. Keberhasilan ini menjadi prasyarat untuk mewujudkan visi "Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera" yang digaungkan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Tantangan SDM di Sulbar menjadi bukti bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya tentang menyediakan alat, tetapi juga menyiapkan tenaga medis yang mumpuni. (*/Rigo Pramana)