Sinergi Tim Bapperida Sulbar Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
Mamuju, TOKATA.id – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berbasis data, Bappeda Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Sulbar.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat RKPD Bapperida Sulbar, Senin (20/10). Dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Musra Awaluddin, bersama Kepala Bidang PPEPD Hasanuddin yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, rapat ini fokus memastikan kesiapan teknis dan substansi penginputan IPKD Tahun Anggaran 2024 yang dinilai pada tahap penginputan tahun 2025.
Musra menjelaskan, penginputan IPKD tingkat provinsi dijadwalkan pada 20–26 Oktober 2025 dan akan melalui tahap validasi pada 22–26 Oktober. Sedangkan penginputan IPKD kabupaten dimulai pada 3–9 November 2025.
"Evaluasi kendala tahun lalu menjadi kunci agar proses tahun ini lancar, lebih baik, dan tepat waktu," tegas Musra Awaluddin.
Beberapa keputusan penting yang dihasilkan rapat antara lain:
Dokumen pendukung wajib disiapkan dan diinventarisasi sebelum proses unggah oleh Tim Teknis.
Ketepatan waktu unggah menjadi indikator penilaian utama IPKD, sehingga perlu pengaturan waktu yang presisi.
Halaman khusus penginputan dipisahkan dari OPD dan memerlukan waktu satu hari untuk persiapan teknis.
Pendampingan teknis oleh Tim IT sangat krusial terutama dalam penentuan tanggal unggah.
Pemetaan jenis dokumen yang dibutuhkan segera diselesaikan dan diserahkan pada Tim Sekretariat IPKD.
Seluruh dokumen harus sudah diterima Tim Sekretariat paling lambat 21 Oktober 2025.
Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya sinergi lintas tim serta ketelitian di setiap tahapan penginputan. Musra menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh peserta dalam mendukung kelancaran IPKD 2025.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mengapresiasi kerja kolaboratif lintas tim yang terlibat. Ia menegaskan IPKD sebagai instrumen reformasi tata kelola keuangan daerah yang sejalan dengan visi misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
"IPKD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan komitmen kita terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Saya dorong seluruh tim menjadikan proses ini ruang pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan," ucap Junda Maulana. (*/Rigo Pramana)