Bapperida Sulbar Dorong Skema Perdagangan Karbon untuk Pembangunan Berkelanjutan
Mamuju, TOKATA.id – Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai solusi menghadapi kompleksitas pembangunan dan keterbatasan fiskal daerah. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Barat di Ruang Rapat Bapperida, Senin (20/10/2025).
Pertemuan ini terkait penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 yang dikelola melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF).
“Sulawesi Barat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi, khususnya hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan,” ujar Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja REDD+ Sulbar.
Ia menegaskan, skema perdagangan karbon menjadi inovasi fiskal yang sangat relevan bagi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi.
Pertemuan ini merupakan bagian dari program “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi pada Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat.” Program ini merupakan produk kesepakatan penyaluran dana RBP REDD+ periode 2024–2027 antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF sebagai lembaga perantara.
Junda Maulana juga menyampaikan bahwa audiensi bersama SCF telah dilakukan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Gubernur menyambut positif inisiatif skema perdagangan karbon tersebut.
“Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon serta mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida Sulbar akan terus mengawal dan mendukung penuh program ini,” tegas Junda.
Dalam kesempatan yang sama, Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, memaparkan realisasi dana dan progres program hingga September 2025. Dari total dana Rp12,68 miliar, telah diterima Rp5,9 miliar, dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp3,95 miliar. Dari 28 aktivitas program, 9 telah selesai, 8 masih berjalan, dan 11 belum dimulai. Program dijadwalkan berlangsung selama 36 bulan, dari September 2024 hingga Agustus 2027. (*/Rigo Pramanaa)