PUPR Sulbar Dorong Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal di Proyek Bendungan Nasional
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, memberikan dukungan penuh atas kunjungan Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Budong-Budong yang meninjau langsung progres pembangunan bendungan strategis, Minggu (12/10).
Kunjungan ini bagian dari upaya percepatan penyelesaian proyek nasional di sektor sumber daya air yang diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan, sistem irigasi pertanian, serta menjamin ketersediaan air baku bagi masyarakat Sulbar.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan urgensi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BWS Budong-Budong untuk memastikan proyek berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan bendungan ini harus konkret memberikan manfaat bagi rakyat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS menjadi kunci efektivitas dan keberlanjutan proyek ini,” tegas Suhardi Duka.
Surya Yuliawan Sarifuddin menambahkan, Dinas PUPR siap berperan aktif dalam pengawasan teknis pembangunan guna menjamin kualitas pekerjaan di lapangan.
“Kami komit mendukung penuh langkah Gubernur dan Kepala BWS. Kolaborasi lintas sektor ini akan mempercepat pembangunan sekaligus memastikan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam proyek ini, baik penyediaan material maupun jasa konstruksi. Menurutnya, partisipasi pengusaha daerah dapat memperkuat perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor konstruksi Sulbar.
“Nilai tambah pembangunan harus tercipta di daerah, salah satunya dengan mengikutsertakan pengusaha lokal agar mereka tumbuh dan berkontribusi, apalagi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jasa Konstruksi yang baru disosialisasikan,” ujarnya lebih lanjut.
Kunjungan Gubernur Suhardi Duka dan Kepala BWS Budong-Budong ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)