Forum BPIP Regional III Tegaskan Pancasila sebagai Kompas Kebijakan Daerah

Makassar, TOKATA.id – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Forum Pemaparan Peta Jalan Ideologi Pancasila (PIP) Regional III yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi pada 1-2 Oktober 2025 di Makassar. Forum ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Dr. Surahno, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta perwakilan instansi terkait.

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memberikan arahan penting dalam acara tersebut. Forum ini bertujuan memaparkan hasil penyusunan arah kebijakan dan sasaran strategis Peta Jalan PIP di tingkat regional, sebagai bagian dari agenda strategis BPIP untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di Indonesia bagian timur.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat, Sunusi, menyambut positif pelaksanaan forum ini dan menyampaikan dukungan penuh dari Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Sunusi menekankan bahwa forum ini merupakan momentum penting untuk memperkokoh implementasi nilai Pancasila di daerah menghadapi tantangan kebangsaan yang kian kompleks.

“Pancasila adalah perekat bangsa. Melalui forum ini, kita kembali diteguhkan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi pedoman moral dan kompas pembangunan,” ujar Sunusi. Ia menegaskan bahwa Peta Jalan PIP menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang selaras dengan nilai kebangsaan.

“Kami berharap program pembangunan daerah dapat lebih terarah, berkeadilan, dan inklusif, sehingga benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Barat,” lanjutnya. Ia juga mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi konsep, tetapi terealisasi dalam pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari.

Sunusi mengingatkan bahwa generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam aktualisasi Pancasila. “Sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, generasi muda harus bangkit menjaga kebhinnekaan, memperkokoh persatuan, dan menolak segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Muhammad Sabri, Direktur Pengkajian Kebijakan PIP BPIP RI, menyampaikan bahwa penyusunan Peta Jalan PIP merupakan mandat Presiden untuk memperkuat ideologi Pancasila, khususnya sebagai dasar negara dalam menghadapi keberagaman agama, suku, adat, dan budaya di Indonesia. Tim Regional III bertugas merancang program dan matriks kegiatan PIP di tingkat provinsi sebagai lampiran rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan PIP.

Dalam forum, Prof. Sabri memaparkan lima isu strategis Peta Jalan PIP, termasuk penguatan pemahaman Pancasila dan kebhinnekaan. Ia menambahkan, terdapat 24 sasaran strategis yang mendukung kebijakan ini, seperti visi membangun negara inklusif dengan prinsip “semua untuk semua,” dan upaya penurunan angka kemiskinan.

“Implementasi Pancasila harus dirasakan langsung oleh masyarakat, misalnya melalui pengentasan kemiskinan sesuai sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” jelas Prof. Sabri.

BPIP juga memberikan apresiasi kepada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri atas dukungannya dalam menginternalisasi penyusunan Peta Jalan PIP di daerah.

Forum menegaskan kembali pesan Presiden Soekarno mengenai pentingnya membangun pemerintahan yang kuat di pusat dan daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Asta Cita yang menekankan penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi pembangunan nasional.

Dengan hadirnya Peta Jalan PIP, diharapkan pelaksanaan pembangunan nasional semakin terarah, memperkokoh persatuan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.  (*/Rigo Pramana)