DPRD Sulbar Awasi Ketat Proyek Strategis dan Program MBG, Soroti Isu Kekerasan di Balai Sungai
Mamuju, TOKATA.id – Komisi III DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Gerakan Vendetta guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait sejumlah proyek strategis dan program pemerintah di daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar pada Rabu (08/10) dipimpin Ketua Komisi III, Usman Suhuriah. Forum ini membahas tiga agenda utama: pelaksanaan proyek pengendalian banjir Sungai Kalukku di Kabupaten Mamuju, pembangunan Bendungan Budong-Budong di Desa Salule'bo, Kabupaten Mamuju Tengah, dan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sulbar.
Pertemuan dihadiri juga oleh perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V, Badan Gizi Nasional (BGN) Sulbar (SPPG Wilayah Mamuju), serta komunitas masyarakat.
Berbagai masukan dan klarifikasi teknis disampaikan terutama terkait progres proyek pengendalian banjir Sungai Kalukku dan pembangunan Bendungan Budong-Budong. Pelaksanaan Program MBG juga menjadi fokus pembahasan penting forum.
Program MBG, yang digagas Presiden Prabowo Subianto, ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dengan menekan angka stunting dan malnutrisi pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini juga berupaya menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha kecil dan UMKM sebagai pemasok bahan baku—sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka-Salim S. Mengga untuk membangun SDM unggul dan berkarakter.
Mengawali rapat, Usman Suhuriah menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pencatatan bersama hasil pertemuan dalam berita acara.
"Tidak ada harapan lain dari teman-teman yang mengajukan permohonan RDPU ini kecuali adanya penjelasan jelas dan komitmen transparansi dari pihak balai dan BGN," ujarnya tegas.
Hasil RDPU menghasilkan sejumlah poin kesepakatan strategis:
Proyek pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah akan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, sesuai ketentuan dan dokumen resmi yang berlaku. Informasi yang dikecualikan merujuk pada keputusan Kementerian PUPR No. 391/KPTS/M/2011 dan PPID No. 02/KPTS/2024.
BWS Sulawesi V berkomitmen menyelesaikan proses pembebasan lahan kepada warga terdampak, yang sampai saat ini masih berjalan.
Terkait insiden kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Kantor BWS Sulawesi V, pimpinan balai diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaku internal.
Proyek penanganan banjir Sungai Kalukku berlangsung mulai 15 Mei hingga 31 Desember 2025 dengan nilai kontrak Rp41 miliar dan dikerjakan oleh KSO PT Lingkar Tantui sepanjang 3 kilometer.
Pengadaan lahan untuk Bendungan Budong-Budong telah rampung 85%, tersisa 15% yang masih dalam proses.
Proyek Bendungan Budong-Budong dimulai sejak Desember 2020 dan direncanakan selesai tahun 2027, dengan nilai kontrak Rp1,02 triliun.
Gerakan Vendetta mengusulkan pembentukan PPID di Balai Wilayah Sungai Sulawesi V untuk meningkatkan transparansi dan penanganan permintaan informasi publik.
Balai Wilayah Sungai mengapresiasi peran kontrol sosial yang dilakukan Gerakan Vendetta.
Badan Gizi Nasional berkomitmen menjalankan standar yang berlaku dan tetap terbuka kepada masyarakat.
Menanggapi kejadian luar biasa di wilayah Sulbar, Badan Gizi Nasional akan terus memantau proses investigasi dan melaporkan hasilnya kepada publik.
Data terkini pelaksanaan Program MBG di Sulbar berdasarkan laporan hari ini:
Terdapat 60 dapur aktif di wilayah Sulbar.
Kabupaten Mamuju memiliki 16 dapur.
Anggaran per dapur sekitar Rp400 juta.
Setiap dapur menyediakan sekitar 3.000 porsi per hari.
Nilai satu porsi Rp15.000, terdiri dari Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk bahan operasional, dan Rp2.000 untuk biaya sewa serta lainnya. (*/Rigo Pramana)