Di Rakor Nasional, Junda Maulana Tegaskan Sinergi dan Inovasi Jadi Kunci Pembangunan Sulbar

Mamuju, TOKATA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat komitmen sinergi pusat-daerah dalam percepatan program pembangunan prioritas. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Pelaksana Harian Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, pada Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.

Rakor yang mempertemukan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia ini menjadi ajang strategis menyelaraskan visi pembangunan nasional dan daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan peran vital Sekda sebagai motor reformasi birokrasi dan Bappeda sebagai pusat perencanaan pembangunan berbasis data yang berdampak nyata pada masyarakat.

Junda Maulana menilai arahan Mendagri sangat sejalan dengan transformasi tata kelola yang sedang dijalankan Provinsi Sulawesi Barat.

“Rakor ini adalah momen penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan. Dengan keterbatasan anggaran dan tuntutan pelayanan publik yang meningkat, sinergi pusat-daerah bukan lagi opsi, melainkan keharusan,” tegas Junda.

Ia menambahkan, Pemprov Sulbar berkomitmen menyelaraskan perencanaan dan penganggaran secara terpadu serta berbasis kinerja, serta mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah melalui kepemimpinan Sekda yang strategis dan solutif. Peran Bappeda sebagai pusat data, analisis kebijakan, dan fasilitator lintas sektor juga diperkuat.

Selain itu, Mendagri menekankan pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan tidak memberatkan masyarakat, mengambil contoh keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital transparan dan efisien.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda Sulbar menyatakan Sulbar akan terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan PAD.

“Keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh jumlah anggaran, tetapi oleh ketepatan arah, kekuatan koordinasi, dan keberanian berinovasi. Rakor ini mengingatkan kita bahwa transformasi birokrasi dan perencanaan berkualitas adalah fondasi utama bagi Indonesia maju dan inklusif,” pungkas Junda. (*/Rigo Pramana)