Bapperida Sulbar Kebut Akses Lengkap DT-SEN, Kunci Pembangunan Berbasis Data

Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data. Langkah strategis utama yang digalang adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai fondasi perencanaan dan pengawasan yang lebih presisi dan berkeadilan.

Visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengedepankan transformasi sistem data sebagai prasyarat penting mewujudkan pembangunan inklusif dan tepat sasaran berbasis bukti. Di bawah kepemimpinannya, Sulawesi Barat terus menyempurnakan sistem perencanaan yang responsif menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Dalam Forum Pengetahuan Sekretariat Wakil Presiden bertema “Optimalisasi Pemanfaatan DT-SEN untuk Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan” pada Selasa (21/10/2025), Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, untuk berbagi pengalaman sekaligus menegaskan komitmen daerah. Forum yang diikuti secara daring ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta kepala Bappeda dan Dinas Sosial provinsi se-Indonesia.

Tokoh utama dalam forum ini antara lain Mahfud Ahmad dari Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, Nurma Midayanti (BPS RI), Joko Widiarto (Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos), Jody Frency (Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri), dan perwakilan Bappeda Jawa Tengah yang memaparkan kemajuan pemanfaatan DT-SEN.

Masita mengungkapkan tantangan serius terkait akses data DT-SEN bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Permensos No. 3 Tahun 2025, akses daerah dibatasi hanya pada pemadanan data, tanpa mendapat akses penuh terhadap variabel By Name By Address (BNBA) serta indikator multidimensi seperti pendidikan, pekerjaan, kondisi perumahan, dan kepemilikan aset rumah tangga.

“Sulawesi Barat memerlukan data DT-SEN yang lengkap dan terperinci agar intervensi penanganan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan akurat dan efektif,” tegas Masita.

Ia menambahkan bahwa Bapperida Sulbar dengan dukungan penuh pimpinan daerah kini tengah menyiapkan dokumen untuk pengajuan akses resmi DT-SEN. Proses verifikasi sedang berlangsung untuk mendapatkan persetujuan akses tersebut.

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa integrasi data sosial ekonomi yang komprehensif diharapkan memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan mempercepat pencapaian target pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)